BERITASATU.COM – Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Indra J Piliang mengatakan sosok kepala daerah sudah mulai mendapatkan tempat di mata publik. Sehingga ke depan, posisi calon presiden (capres) trennya akan diisi oleh kepala daerah yang berprestasi.
“Saya pikir kedepan jangan-jangan ketua umum partai lebih milih jadi gubernur dulu baru jadi presiden. Pola-pola ini sudah keliatan, jadi bekerja dulu melalui kepala daerah, mendapatkan tempat dipublik, karena saat ini publik makin obyektif dan pandai. Kemajuan teknologi informasi ke depan tidak dibutuhkan lagi blusukan, nanti pasti ada pola baru artinya orang akan dilihat prestasinya apa, rekam jejaknya apa. Ke depan langsung kerja saja tak perlu cari dukungan,” ujarnya dalam survei ‘Mengukur Kualitas Personal Para Kandidat Capres-Cawapres 2014’, Jakarta Selatan, Minggu, (23/3).
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda sebelumnya mengatakan survei dari 330 profesor di 33 provinsi menemukan bahwa latar belakang yang paling direkomendasikan sebagai calon presiden (capres) adalah dari kepala daerah berprestasi.
“Kepala daerah berprestasi adalah latar belakang capres yang paling banyak dipilih oleh 29 persen juri penilai, kemudian disusul latar belakang capres seorang profesional berprestasi oleh 28 persen juri penilai, politisi atau pemimpin parpol berpengaruh oleh 10 persen dan terakhir capres dengan latar belakang pengusaha sukses hanya oleh enam persen juri penilai,” paparnya.
Ditambahkan, artinya kepala daerah berprestasi dianggap oleh para juri penilai sebagai modalitas tokoh atau figur yang dianggap cukup penting sebagai capres selain juga latar belakang profesional berprestasi.
“Hal ini beralasan karena kepala daerah memegang kursi eksekutif Indonesia di level lokal dengan eksperimentasi dan pengalaman kebijakan bagi demografi masyarakat Indonesia di daerah,” ucapnya.
Dalam survei ini, juri penilai terdiri dari 330 Guru Besar (profesor) yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka tidak hanya pakar Ilmu Politik, tetapi mencakup aspek kelimuan lainnya. Seperti ekonomi, pertanian, hukum, dan manajemen. Survei ini sendiri dilaksanakan pada 3 Februari hingga 10 Maret 2014.
Sumber: Berita Satu, Minggu 23 Maret 2014
