Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR

PRESS RELEASE

(Rilis Temuan Survei Nasional 13-23 September 2013)

Hari ini Pol-Tracking Institute mengeluarkan hasil survei nasional bertajuk “Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR”. Survei ini (wawancara lapangan) dilakukan pada 13-23 September 2013 secara serempak di 33 provisi di seluruh Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 2010 responden. Berdasarkan jumlah ini, diperkirakan margin of error sebesar +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling, sedangkan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.

Ada beberapa temuan menarik dari hasil survei nasional ini. Pertama, secara umum hanya 40.5% masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja Pemerintahan SBY-Boediono. Sedangkan 51.5 % lainnya merasa tidak puas dengan rincian 41.5% merasa kurang puas dan 10% sangat tidak puas. Sisanya, 8% menyatakan tidak tahu. Kedua, hanya 12.64% masyarakat yang menjawab kinerja DPR baik. Sisanya 61.85% menilai tidak baik, dengan rinician 46.2% menyatakan kurang baik, 15.65% buruk, dan sisanya 25.68% menyatakan tidak tahu.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono itu bisa jadi disebabkan oleh ‘wajah ganda’ presiden dan para menterinya menjelang pemilu 2014 – yaitu peran ganda sebagai “pengurus negara” sekaligus “pengurus partai” – karena 19 kursi menteri atau 55% komposisi kabinet berasal dari Parpol. Dari 19 menteri itu, 4 di antaranya adalah ketua umum partai yakni, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat, termasuk Presiden Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ditambah lagi 10 menteri dari unsur partai yang turut maju sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2014. Dengan posisi ganda itulah, konsentrasi para menteri termasuk presiden menjadi terpecah antara urusan partai dan urusan pemerintahan (negara).

Jika dirinci, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintahan SBY-Boediono tertinggi pada bidang ekonomi, yakni sebesar 70.9%. Lalu, disusul bidang hukum (57.7%), bidang keamanan (45.8%), bidang kesehatan (43.4%), dan bidang pendidikan (37.3%). Adapun di wilayah legislatif, tingginya ketidakpuasan masyarakat (61,67%) terjadi tak lepas dari belum maksimalnya kualitas dan kuantitas kinerja anggota DPR di tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Selain itu, kasus hukum seperti korupsi, skandal moral, dan etika komunikasi publik para anggota dewan yang memenuhi media massa turut andil membentuk persepsi negative publik terhadap DPR.

Jika disimpulkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah, yakni eksekutif (Pemerintahan SBY-Boediono) 40,5% dan legislatif (DPR) 12.64%. Rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini menjadi ujian kian berat bagi Pemerintahan SBY-Boediono menjelang Pemilu 2014, dimana para menteri dari parpol akan semakin terpecah fokusnya antara menuntaskan urusan pemerintahan dengan memenangkan partainya. Hal itu berpotensi semakin mengganggu kinerja kementerian (pemerintah). Selain itu, menguatnya dualisme loyalitas para menteri dari unsur parpol jelang pemilu juga akan menjadi ujian berat bagi sisa satu tahun Pemerintahan SBY-Boediono.

Jakarta, 20 Oktober 2013

Hanta Yuda AR

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute

Download dokumen (format: pdf).