Hasil Survei Nasional Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Meneropong Kinerja Menteri Kabinet Kerja (Oktober 2015)

Survei nasional Poltracking Indonesia ini dilaksanakan di 34 Provinsi pada tanggal 7–14 Oktober 2015. Jumlah responden 1200 orang dengan margin error sebesar ± 3.0 % dengan tingkat kepercayaan 95%. Maksud dan tujuan survei adalah untuk melihat evaluasi publik terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan kabinet dalam Pemerintahan Jokowi-JK terutama tingkat keberhasilan dan kegagalannya dalam 1 tahun ini.

Temuan pokok laporan survei adalah sebagai berikut; untuk lengkapnya dapat dibaca pada laporan lengkap survei dengan format powerpoint. 

Kondisi Indonesia terkini

1.Berkaitan dengan isu-isu utama terkini, publik memberikan penilaian sebagai berikut : mayoritas publik menilai bahwa kondisi politik nasional kita sama saja (42.32%), sementara terkait kondisi penegakan hukum, publik juga menilai sama saja (42.74%). Terkait kondisi keamanan nasional, sebanyak (42.63%) juga menjawab sama saja. Terkait masalah pemberantasan korupsi, sebanyak (36.53%) publik menjawab sama saja. Berbeda dengan masalah ekonomi, sebanyak (56.53%) menjawab bahwa kondisi ekonomi sekarang jauh lebih buruk.

2.Mayoritas publik (48%) menilai bahwa penghasilan rumah tangga mereka kondisinya sama saja jika dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu.

3.Perkiraan Kondisi penghasilan rumah tangga tahun depan bagi sebagian besar publik dinilai sama saja (31.37%). Namun, yang menjawab lebih baik/menyiratkan optimisme jumlahnya lebih banyak (28.84%) dibandingkan yang menjawab lebih buruk/menyiratkan pesimisme (13.58%). 

4.Mayoritas publik menilai bahwa masalah utama yang mereka hadapi saat ini adalah mahalnya harga kebutuhan pokok (55.95%), susah mencari lapangan kerja (18.86%), biaya berobat mahal (6.01%), biaya pendidikan mahal (5.27%), problem pemberantasan korupsi (5.16%), dan masalah lainnya.

5.Mayoritas publik (84,21%) mengaku mengetahui informasi tentang adanya bencana kabut asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan baru-baru ini. Mayoritas publik (69.68%) menilai bahwa pemerintah tidak berhasil menangani bencana asap tersebut.

6.Hanya 26.95% publik mengetahui informasi tentang bergabungnya PAN kedalam koalisi pemerintahan. Mayoritas publik (55.68%) tidak menyatakan pendapat (setuju/tidak setuju) tentang bergabungnya PAN kedalam pemerintah. 

7.Mayoritas publik (66.84%) mengaku bahwa mereka mengetahui informasi tentang melemahnya mata uang Rupiah terhadap dollar. Sebanyak 43.26% publik menganggap bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani pelemahan mata uang rupiah terhadap dollar AS ini.

Kinerja Pemerintah (Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri)

8.Terkait kinerja Pemerintahan Jokowi-Jk, hanya 42.95% yang mengatakan puas, sementara sebanyak 51.26% mengatakan tidak puas. Sisanya 5.79% mengaku tidak tahu/tidak jawab.

9.Terkait kinerja Presiden Joko Widodo, hanya 45.05% yang mengatakan puas, sedangkan 48.63% mengatakan tidak puas, sisanya 6.32% mengaku tidak tahu/tidak jawab.

10.Terkait kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya 42.42% yang mengatakan puas, sedangkan 49.79% mengatakan tidak puas, sisanya 7.79% mengaku tidak tahu/tidak jawab. 

11.Jika dilihat pada 6 bidang kinerja pemerintahan (bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, keamanan, dan pendidikan), mayoritas publik menilai bahwa kinerja bidang ekonomi buruk. Sebanyak 71.79% publik mengatakan tidak puas. Hanya bidang pendidikan yang dinilai oleh publik cukup baik, yakni sebanyak 59.90% publik mengatakan puas.

12.Pemerintahan Jokowi-JK menghadapi berbagai masalah dalam setahun ini. Mayoritas publik menilai bahwa Pemerintahan Jokowi-JK berkinerja buruk dalam masalah menjaga stabilitas rupiah (68.84%) dan menjaga harga kebutuhan pokok (68.63%). Kinerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (61.26%), dan mengatasi pengangguran (63.37%), juga masih dinilai buruk. Sedangkan untuk masalah pendidikan terjangkau dan berkualitas, kinerja pemerintah dinilai cukup baik (58.84%).

13.Mayoritas publik (65.47%) mengaku mengetahui program Kartu Indonesia Sehat/KIS yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi-JK. Namun demikian, mayoritas publik (62%) mengaku tidak menerima layanan KIS dari pemerintah. Mayoritas publik (61.89%) menilai bahwa program KIS tersebut membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

14.Mayoritas publik (55.89%) mengaku mengetahui program Kartu Indonesia Pintar/KIP yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi-JK. Namun, mayoritas (65.58%) mengaku tidak menerima layanan KIP dari pemerintah. Mayoritas publik (61,96%) menilai bahwa program KIP tersebut membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. 

15.Mayoritas publik (68.25%) mengaku mengetahui program Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi-JK. Mayoritas publik (62.95%) dan mayoritas publik (61,08%) menilai bahwa program KKS ini bermanfaat dalam membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. 

16.Secara keseluruhan, jika diurutkan berdasar peringkat popularitas menteri maka rangking teratas secara berurutan adalah Susi Pujiastuti (63.79%), Anies Baswedan (49.47%), Lukman Hakim Saifudin (46.42%), Khofifah Indar Parawansa (46.11%), dan Puan Maharani (44.21%). Berbanding lurus dengan tingkat popularitas menteri, urutan tingkat kepuasan publik atas kinerja menteri (diatas 40%) secara berurutan dari yang teratas adalah Susi Pujiastuti (55.68%), Anies Baswedan (44.53%), Lukman Hakim Saifudin (43.16%), dan Khofifah Indar Parawansa (40.74%). 

17.Mayoritas publik menilai bahwa hubungan komunikasi Presiden Joko Widodo dengan rakyat sangat baik (66.42%).

18.Terkait dengan hubungan komunikasi wakil presiden Jusuf Kalla dengan rakyat, mayoritas publik mengatakan baik (54.32%).

19.Publik menilai bahwa hubungan komunikasi menteri-menteri dengan rakyat, hanya 41.58% yang mengatakan baik, sementara 35.9% mengatakan buruk.

DPR RI dan Institusi Demokrasi

20.Mayoritas publik (56.11%) merasa tidak puas dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

21.Publik menilai bahwa DPR belum menjalankan tugas pokoknya dengan baik. Sebanyak (48%) publik menilai bahwa mereka belum puas atas kinerja pengawasan DPR terhadap pemerintah, 43% publik menilai bahwa mereka tidak puas atas kinerja DPR dalam legislasi UU, dan 47% publik tidak puas atas kinerja DPR dalam penyusunan APBN. Tidak puasnya publik terhadap kinerja DPR ini dilengkapi dengan tidak puasnya publik (56%) terhadap kinerja DPR menyerap aspirasi publik.

22.Sebesar 39.05% publik mengaku mengetahui adanya rencana pembangunan gedung DPR RI dan mayoritas publik (62.42%)menyatakan tidak setuju dengan rencana DPR membangun gedung baru tersebut.

23.Sebanyak 39.37% publik mengaku mengetahui rencana kenaikan tunjangan gaji untuk anggota DPR baru-baru ini, dan mayoritas publik (70.63%) menyatakan tidak setuju atas rencana kenaikan tunjangan gaji anggota tersebut.

24.Sebanyak 21,26% publik mengaku mengetahui informasi tentang putusan MK tentang pemeriksaan anggota DPR RI harus melalui izin Presiden. Sebagian setuju (21,37%) dengan peraturan ini, sebagian lagi tidak setuju (27.89%), dan mayoritas menyatakan tidak tahu/tidak menyatakan pendapat (50.74%).

25.TNI memiliki tingkat kepercayaan tertinggi sebesar (68%) sebagai institusi demokrasi paling dipercaya publik, diikuti Presiden (62%), dan KPK (61%). TNI (63%) dan KPK (63%) adalah institusi demokrasi yang kinerjanya paling memuaskan menurut publik

Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak

26.Jika Pileg dilaksanakan pada saat survei, maka sebanyak (20.26 %) publik akan memilih Partai PDIP, (13.63%) akan memilih Partai Gerindra, (10.84%) memilih Partai Golkar, (8.11) Partai Demokrat, (6.53%) memilih Partai PKB, (5.68%) memilih PKS, (4.42%) memilih Nasdem, PAN (3.47%), (3.11%) memilih PPP, selanjutnya PBB (3.11%), Hanura (2.74%), dan PKPI (1.11%) dan sebanyak (16.99%) menyatakan Tidak Tahu/Tidak Jawab (tidak menentukan pilihan).

27.Sifat yang paling penting harus dimiliki Partai politik menurut publik adalah “memperhatikan keinginan rakyat” (29.79%), “punya program untuk mensejahterakan rakyat” (18.11%), “bersih dari korupsi” (13.26%), dan sisanya adalah sifat lainnya. 

28.Seandainya Pilpres dilaksanakan pada waktu survei dengan kandidat Presiden adalah para incumbent dan Ketum-Ketum Parpol maka perolehan suaranya berturut-turut adalah Prabowo Subianto (24.11%), Joko Widodo (20.95%), Susilo Bambang Yudhoyono (6.74%), Aburizal Bakrie (4.11%), dan lain-lain.

29.Seandainya Pilpres dilaksanakan pada hari ini dan hanya diikuti oleh tiga kandidat yaitu Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono maka perolehan suaranya berturut adalah Prabowo Subianto (33.05%), Joko Widodo (31.37%), Susilo Bambang Yudhoyono (15.58%), dan sebanyak (20%) tidak menyatakan pilihannya.

30.Seandainya Pilpres dilaksanakan pada hari ini dan hanya diikuti oleh dua kandidat Presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, maka perolehan suaranya adalah Prabowo Subianto (42.74%), Joko Widodo (35.74%), dan sebanyak (21.52%) tidak menyatakan pilihannya. 

31.Tingkat pengetahuan publik terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak cukup tinggi (64.21%), sehingga animo ini perlu dikuti dengan kesiapan pemerintah agar proses dan hasilnya memuaskan. Dan, menurut publik, pemerintah siap (51.15%)  untuk melaksanakan Pilkada Serentak.

32.Terkait putusan MK terhadap calon tunggal sebagian besar publik setuju (34.32%) karena ini terkait hak-hak berpolitik rakyat yang dapat teramputasi bila ditunda pelaksanaannya.

Jakarta, 20 Oktober 2015

Hanta Yuda AR

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia

Contact Person

Hanta Yuda (081218501727)

Agung Baskoro (081392881678)

Download Berkas lebih lanjut disini