DETIK.COM – Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup mengkhawatirkan sebesar 48,5 persen menurut survei Poltracking Indonesia.‎ Salah satu faktor yang turut mempengaruhi adalah komunikasi politik pemerintah yang tidak dikelola baik.
“Boleh jadi rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini karena tidak adanya komunikasi yang sinergis, terintegrasi dan massif di lingkaran pemerintahan,”‎ kata Di‎rektur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan survei di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Meutia, Jakpus, Minggu (19/4/2015).
‎Hanta mencontohkan, saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada juru bicara kepresidenan, begitu juga para menteri-menterinya aktif menjelaskan setiap persoalan sekecil apapun kepada publik melalui media.
Sementara Presiden Jokowi tidak ada juru bicara, begitu juga jarang menteri-menterinya menjelaskan langsung untuk hal-hal strategis seperti kenaikan BBM atau harga kebutuhan pokok. Malah, Jokowi justru yang ‘merangkap’ jadi jubir.
‎Kepada Jokowi, Hanta sudah menyampaikan langsung masalah komunikasi itu saat pertemuan antara Jokowi dengan beberapa pengamat politik dan pegiat survei termasuk Hanta, pada Selasa (14/4) lalu di Istana Negara.
“Saya sampaikan strategi komunikasi era SBY-JK, pertama SBY tidak tersentuh dalam opini publik. Kalau ada kekecewaan publik pada pemerintah, publik menganggap yang kurang becus menterinya bukan presiden,” papar Hanta.
“Kalau ‎sekarang sebaliknya, menteri yang jarang biara, yang jadi bemper presidennya. Karena itu strategi komunikasi publik harus diperbaiki,” lanjutnya.
Hanta menyarankan ada unit khusus yang bertugas semacam ‘jubir’ untuk menjelaskan beberapa masalah yang jadi perhatian publik. Unit itu bisa lingkup staf kepresidenan yang sudah ada saat ini, atau menteri tertentu.
Namun, selain kepada publik, menurut Hanta komunikasi juga perlu dibangun dan dikelola dengan baik kepada partai politik dan parlemen secara horizontal. Hal ini dibutuhkan tentu saja untuk dukungan politik.‎
“Karena untuk legitimasi pemerintah tergantung komunikasi politik secara horizontal dengan legislatif dan secara vertikal dengan publik,” ucap Hanta.
Sumber: http://news.detik.com/read/2015/04/19/175553/2891608/10/pengaruhi-persepsi-soal-kinerja-jokowi-perlu-perbaiki-komunikasi-publik