Rilis Survei Nasional Poltracking Indonesia: Peta Elektoral Kandidat & Prediksi Skenario Koalisi Pilpres 2019

Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei pada 27 Januari – 3 Februari 2018 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sample dalam survei ini adalah 1200 responden denganmargin of error +/- 2.83% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir.Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat.Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak.Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.

Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas kandidat capres; mengukur elektabilitas kandidat cawapres; mengukur elektabilitas simulasi pasangan capres-cawapres berbasis analisis peta poros koalisi; mengukur elektabilitas partai politik; mengukur potensi partisipasi dan kemantapan pilihan; mengukur evaluasi kinerja pemerintahan; mengukur pelaksanaan demokrasi dan kinerja lembaga negara serta institusi demokrasi. Temuan pokok dan analisis hasil survei ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Pertama, survei ini menunjukkan bahwa praktis hanya ada dua figur dengan angka keterpilihan (elektabilitas) dua digit, yaitu presiden inkamben Joko Widodo dan mantan rivalnya pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto. Trend dan gap elektabilitas kedua figur ini juga tidak terlalu berbeda dengan survei Poltracking sebelumnya (November 2017), yaitu berjarak antara 20%-25% dengan elektabilitas Prabowo berkisar di angka 20%-33% dan elektabilitas Jokowi berkisar di angka 45%-57%. Di luar dua figur tersebut, semua tokoh baik elit politik lama seperti tokoh yang pernah tampil pada pemilu sebelumnya maupun tokoh baru yang muncul dalam dinamika elektoral tiga tahun terakhir bahkan angka elektabilitasnya tak lebih dari 5%.

Sebaliknya, trend elektabilitas Jokowi maupun Prabowo cenderung naik jika berkaca pada survei sebelumnya. Karena itu, kandidat Capres kuat hanya Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Namun demikian, hal penting yang perlu dicatat adalah meskipun elektabilitas Jokowi jauh di atas Prabowo dengan silisih 20% atau lebih, Jokowi capres terkuat tetapi masih belum aman sebagai capres inkamben karena elektabilitasnya masih di bawah 60%.

Kedua terkait dengan kandidat cawapres. Survei ini menunjukkan terdapat enam figur (selain wapres inkamben Muhammad Jusuf Kalla) yang mempunyai elektabilitas di atas 5% dengan gap yang cukup signifikan dibanding nama-nama lain, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, Anies Rasyid Baswedan, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Khofifah Indar Parawansa. Misalnya, dalam pertanyaan 10 figur kandidat cawapres yang beredar di publik, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (12.4%), Anies Rasyid Baswedan (12.1%), Gatot Nurmantyo (11.4%), Ridwan Kamil (10.4%), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) (7.0%), dan Khofifah Indar Parawansa (5.5%) adalah figur kandidat dengan angka keterpilihan di atas 5%.

Namun demikian, jika Jusuf Kalla masuk dalam pertanyaan cawapres, maka cawapres terkuat adalah Jusuf Kalla, jauh di atas figur-figur kandidat cawapres lainnya. Pada pertanyaan semi terbuka dengan 28 kandidat calon Wakil Presiden, terdapat 7 nama di atas 4% dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK) (15.9%) jauh memimpin angka keterpilihan, baru diikuti Gatot Nurmantyo (7.9%), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (7.6%), Anies Rasyid Baswedan (7.5%), Ridwan Kamil (6.1%), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) (5.2%), dan Khofifah Indar Parawansa (4.4%). Elektabilitas kandidat lainnya berada pada kisaran 2% atau kurang.

Ketiga, berdasarkan konstruksi hukum-konstitusi di Indonesian dan pergerakan politik kepartaian dalam beberapa bulan terakhir, analisis survei ini mengerucut pada potensi lahirnya 4 (empat) skenario koalisi pencalonan pasangan capres-cawapres. Berdasarkan rule of the game hukum di Indonesia, skenario ini didasarkan pada konstruksi hukum pencalonan presiden setelah putusan MK terkait ambang batas pencalonan 20% kursi dan ketentuan konstitusi (UUD 1945, Pasal 6A) dimana capres-cawapres hanya bisa dicalonkan oleh partai politik. Sedangkan berdasarkan pergerakan politik kepartaian (interparty politics), empat skenario peta pencalonan berbasis pada sikap dukungan politik partai-partai terhadap figur capres/cawapres dimana sampai survei ini dirilis, terdapat empat partai (Golkar, PPP, Nasdem, Hanura) yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019 serta partai di luar pemerintahan (Gerindra, PKS, dan Demokrat) yang mempunyai sikap politik untuk mengajukan figur di luar Jokowi. PAN dan PKB masih menjadi partai yang berdiri di dua kaki.

Berdasarkan analisis tersebut, skenario satu adalah terjadinya tiga poros koalisi pasangan capres-cawapres dencan poros koalisi Jokowi, poros Prabowo, dan poros SBY. Skenario dua adalah terjadinya dua poros koalisi dimana poros koalisi Jokowi dan SBY head-to-head dengan poros koalisi Prabowo. Skenario tiga, sebaliknya, poros koalisi Jokowi berhadapan dengan poros koalisi Prabowo dan SBY. Terakhir, skenario empat adalah bergabungnya poros Jokowi dan poros Prabowo melawan poros SBY.

Keempat, survei ini juga menunjukkan bahwa jika pemilu legislatif dialakasankan saat survei dilaksanakan, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (26.5%) adalah partai yang paling dipilih publik, disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (13.4%), dan Partai Golongan Karya (Golkar) (11.3%). Elektabilitas partai-partai di luar ketiga partai tersebut berada di bawah 10%. PDI-P dalam hal ini berpotensi kuat sebagai pemenang pemilu 2019 karena selain mempunyai asosiasi kuat terhadap figur presiden inkamben Jokowi, penyerentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 mencipatakan bekerjanya coattail effect, yaitu potensi tergiringnya suara pemilih capres terkuat untuk memilih partai pengusung/pendukungnya.

Hal lainyang perlu dicatat dalam hasil survei ini, elektabilitas partai untuk posisi kedua dan ketiga masih berkisar antara Partai Gerindra atau Partai Golkar karena elektabilitas keduanya berada di bawah angka margin of error 2.83%. Sementara itu, posisi ketiga dan keempat adalah antara Partai Demokrat (6.6%) atau PKB (6.0%) karena selisih angka elektabilitas kedua partai tersebut tak lebih dari 1%, jauh di bawah margin of error survei. Hasil survei ini menunjukkan bahwa partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold 4% masih sulit diprediksi karena selain undecided voters 15%, dinamika elektoral pencapresan dan isu politik satu tahun ke depan sangat berpengaruh pada naik-turunnya suara partai.

Kelima, survei ini menemukan bahwa perubahan dan persebaran suara pemilih masih sangat dinamis.Survei ini merekam sebanyak 53.2% publik menyatakan masih mungkin merubah pilihan politiknya pada Pemilu 2019 mendatang. Terkait dengan hal ini, kepastian pemilih terhadap pilihannya baru akan ditentukan Pada Masa Kampanye (20.7%), Setelah Penetapan Resmi Kandidat (18.7%), dan Hari H (Pelaksanaan) Pemilihan (17.4%). Namun demikian, potensi partisipasi pemilih cukup tinggi dimana sebanyak 78.8% publik akan menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos pada Pemilu serentak 2019 nanti. Survei ini juga menunjukkan bahwa dari tiga dimensi kelompok faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih, Agama yang Dianut Kandidat (19.4%), Kinerja dan Pengalaman Kandidat (19.1%), serta Karakter Personal Kandidat seperti Tegas, Santun, dll. (17.7%) adalah tiga faktor latar belakang kandidat yang paling mempengaruhi pilihan publik.

Keenam, survei ini menemukan bahwa publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah 68.9%. Secara kuantitatif, angka kepuasan (job approval rating) ini cukup tinggi karena berada di atas kisaran 60%. Salah satu hal yang menjelaskan angka kepuasan tersebut adalah Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (66.5%) dan Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau (61.2%) sebagai beberapa problem yang dinilai paling berhasil ditangani pemerintahan Jokowi-JK. Terkait dengan kinerja kabinet, Susi Pudjiastuti (21.3%) dan Khofifah Indar Parawansa (10.6%) adalah dua Menteri/Pejabat Setingkat Menteri yang dinilai publik paling berkinerja paling baik (berprestasi). Di sisi lain, sebanyak 45.9% publik menyatakan persetujuannya (gabungan antara sangat setuju dan cukup setuju) dengan dilakukannya perombakan/pergantian menteri di kabinet kerja.

Ketujuh, survei ini menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) (66.4%) menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik, diikuti oleh Presiden (65.2%) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (64.4%). Ketiga institusi tersebut mendapat kepercayaan cukup tinggi dibandingkan dengan institusi lainnya (lebih dari 50-an persen). Hampir mirip, publik menyatakan kepuasannya sebesar (62.2%) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), disusul oleh Presiden (57.7%) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (56.0%).

Sementara terkait dengan kinerja DPR RI, meskipun sebanyak 42.3% publik setuju Bambang Soesatyo ditunjuk untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dari Partai Golkar, temuan survei ini menunjukkan lebih banyak publik menilai tidak puas terhadap keempat kinerja fungsi utama DPR RI. Dari keempat kinerja fungsi utama DPR RI yang ditanyakan kepada publik, kepuasan publik mencapai 34.0% pada Penyusunan Undang-Undang, 31.6% pada Pengawasan Terhadap Jalannya Pemerintahan, dan 29.5% pada Penyerapan Aspirasi Publik dan Perumusan Rencana Anggaran Negara.

Jakarta, 18 Februari 2018

Hanta Yuda AR
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia

Contact Person:
Arya Budi (081392028111)
Faisal A. Kamil (081284031008)
M. Iqbal Themi (082306633022)

Lihat: Foto Rilis Survei