Press Release (Rilis Hasil Survei Nasional, Refleksi 17 Tahun Reformasi, Poltracking)

REFLEKSI 17 TAHUN REFORMASI
Evaluasi Publik Kinerja Institusi Demokrasi
(Rilis Hasil Survei Nasional, 23-31 Maret 2015)

Hari ini, 19 Mei 2015, Poltracking Indonesia mengeluarkan temuan survei nasional yang diselenggarakan pada 23-31 Maret 2015 dengan wawancara tatap muka. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1200 responden dan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Ada beberapa temuan menarik dari hasil survei nasional ini. Pertama, mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Sebanyak 67,9 persen setuju, sedangkan 15,8 persen mengatakan tidak setuju, dan sisanya 16,3 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab. Publik setuju dengan sistem demokrasi karena demokrasi membuat mereka masyarakat bebas mengekspresikan pendapat.

Kedua, publik menilai puas terhadap pelaksanaan nilai-nilai demokrasi seperti jaminan kebebasan berpendapat (55%), penghormatan terhadap perbedaan di Indonesia atau pluralitas (64,9%), dan penegakan HAM (52,6) di Indonesia. Ketiga, terkait dengan pelaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang, sebanyak 41,2 persen publik mengatakan bahwa pemerintah siap dalam melaksanakan pagelaran Pilkada, sedangkan 32,6 persen mengatakan pemerintah tidak siap, dan sisanya 26,2 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Keempat, peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga KPK (69,4 persen), disusul TNI (67,9 persen), KPU (44,8 persen), dan Lembaga Kepresidenan (42,7 persen). Sementara peringkat tertinggi ketidakpuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga DPR (66,5 persen), disusul partai politik (63,5 persen) dan Polri (55,9).

Dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi dan stabil. Begitu pula dengan tingkat kepuasan publik terhadap pelaksaan sistem demokrasi dan beberapa aspek nilai demokrasi. Namun, dukungan publik itu belum disertai dengan kinerja yang membanggakan dari institusi-institusi demokrasi. Hal ini dapat berimplikasi pada dua hal yaitu menjadi peluang atau menjadi ancaman. Tingginya dukungan publik terhadap demokrasi di Indonesia menjadi peluang jika diikuti dengan pembenahan semua institusi demokrasi yang ada, sehingga demokrasi kita makin terkonsolidasi dan mensejahterakan publik. Namun, juga bisa menjadi ancaman jika tidak dibarengi dengan pembenahan institusi demokrasi. Ancaman ini dapat berupa menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi bahkan akan sangat berbahaya jika publik tidak percaya lagi dengan sistem demokrasi mampu mengelola masyarakat lebih baik.

Tentu saja, temuan survei ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja institusi-institusi demokrasi. Pertama, sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, institusi-institusi demokrasi sudah saatnya meningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas, bukan hanya kepentingan pribadi/kelompok saja untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik. Kedua, kinerja lembaga-lembaga demokrasi—seperti DPR dan partai politik—harus terus ditingkatkan agar berbagai agenda reformasi dapat segera dituntaskan. Ketiga, pemerintah dan seluruh institusi demokrasi perlu mengintensifkan komunikasi, koordinasi dan sinergi bersama, agar problem-problem kebangsaan yang semakin hari kian kompleks dapat dicari jalan keluarnya. Keempat, untuk konteks jangka panjang perlu dipertimbangkan jalan konstitusional (penyempurnaan regulasi konstitusi/perundangan) untuk mengoreksi sekaligus memperbaiki sistem berdemokrasi kita yang masih belum sempurna.

Akhirnya, tujuan esensial dari agenda reformasi adalah bagaimana menciptakan tatanan sosial masyarakat yang demokratis, adil, beradab dan sejahtera.

Hanta Yuda AR
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia

Download dokumen (format .pdf)