Rilis Survei Nasional Poltracking Indonesia: Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK dan Meneropong Peta Elektoral 2019 (Persepsi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019)

Survei Nasional Poltracking Indonesia ini dilaksanakan pada 8-15 November 2017 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 2400 responden dengan margin of error +/- 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel survei menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional. Ini menjamin bahwa seluruh masyarakat pemilih terepresentasi sampelnya secara akurat. Metode pengumpulan data survei ini adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih. Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur evaluasi kinerja pemerintahan, mengukur evaluasi lembaga negara dan institusi demokrasi, mengukur isu-isu nasional, mengukur elektabilitas kandidat presiden, mengukur elektabilitas kandidat wakil presiden, mengukur preferensi pemilih presiden, mengukur preferensi pemilih partai politik, dan mengukur partisipasi dan kemantapan pilihan. Hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi publik pemilih nasional untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat presiden, wakil presiden, partai politik, serta kekuatan dukungannya.
Temuan Pokok Survei adalah sebagai berikut:

TEMUAN UMUM
1. Survei ini menemukan bahwa publik yang percaya dengan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden (Joko Widodo – Jusuf Kalla) saat ini (saat survei dilaksanakan) adalah 70.5%. Sedangkan publik yang puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden (Joko Widodo – Jusuf Kalla) adalah 67.9%. Lebih spesifik, publik yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat survei dilaksanakan adalah 68.0%, sementara publik yang puas dengan kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah 64.8%.
2. Jika diturunkan tiap bidang, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla paling tinggi pada Bidang Pendidikan: 67.9%, Bidang Kesehatan: 67.3%, dan Bidang Pertahanan dan Keamanan: 57.6%. Di sisi lain, Pembangunan Infrastruktur 69%, Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau 65%, dan Pendidikan yang Terjangkau 62% merupakan masalah yang dinilai paling berhasil ditangani Pemerintahan Jokowi-JK saat ini (saat survei dilaksanakan).
3. Terkait penilaian kinerja menteri/pejabat setingkat menteri, maka kinerja Susi Pudjiastuti (26.8%) adalah yang paling baik, diikuti Khofifah Indar Parawansa (6.8%), Gatot Nurmantyo (Panglima TNI) (5.0%), dan Sri Mulyani Indrawati (4.8%). Publik yang setuju dengan dilakukan perombakan/pergantian Kabinet Kerja (Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla) adalah 32.9%.
4. Terkait dengan lembaga negara dan institusi demokrasi, survei ini menemukan, mayoritas publik menyatakan percaya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) (76%), diikuti oleh Presiden (75%), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (68%), Komisi Pemilihan Umum (KPU) (63%), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (61%), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (58%), Mahkamah Agung (MA) (56%), Badan Intelijen Negara (BIN) (56%), Mahkamah Konstitusi (MK) (55%), Kejaksaan RI (54%), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (52%), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (50%) dan partai politik (Parpol) (48%). Artinya, tingkat kepercayaan publik kepada TNI dan Presiden, serta KPK dinilai cukup tinggi dibandingkan tingkat kepercayaan publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Parpol sebagai institusi demokrasi yang berada di posisi terendah yang dipercayai oleh publik.
5. Kepuasan publik terhadap kinerja fungsi utama DPR RI di bidang Pengawasan Terhadap Jalannya Pemerintahan atau Fungsi Pengawasan (36%), Penyusunan Undang-Undang atau Fungsi Legislasi (35%), dan Perencanaan Anggaran Negara atau Fungsi Penganggaran (32%).
6. Survei ini menemukan bahwa terkait dengan hak-hak sipil, publik yang menyatakan puas sebanyak 58.8% dengan kebebasan berpendapat di Indonesia. Sebanyak 58.2% publik juga merasa puas dengan kebebasan berorganisasi di Indonesia. Sementara itu, sebanyak 54.6% publik menyatakan bahwa penghormatan terhadap perbedaan suku bangsa, agama, dan ras (SARA) sudah baik pada saat ini.
7. Menurut publik hal yang paling menjadi pemersatu bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika (36.5%) dan Pancasila (32.5%). Sedangkan terkait tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi sebanyak 57.9%.

ANALISA TEMUAN
1. Survei ini menunjukkan bahwa dalam pertanyaan spontan (top of mind) kandidat presiden Joko Widodo (Jokowi) (41.5%), Prabwo Subianto (18.2%), dan Jusuf Kalla (JK) (0.9%) unggul dari kandidat lainnya. Lebih lanjut, dalam simulasi elektabilitas kandidat presiden, survei ini menunjukkan bahwa praktis hanya Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang memperoleh elektabilias dua digit atau di atas 10%, dengan gap elektabilitas sekitar 25% atau bahkan lebih dimana Jokowi selalu unggul dalam semua simulasi. Sebagai contoh, dalam simulasi 20 kandidat presiden, Joko Widodo (Jokowi) (48.6%) adalah kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi diikuti elektabilitas Prabowo Subianto (25.1%). Dalam simulasi 5 kandidat Presiden, Joko Widodo (Jokowi) (51.8%) adalah kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi selanjutnya adalah Prabowo Subianto (27.0%).
2. Di sisi lain, jika head-to-head antara dua kandidat terkuat, maka elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) (53.2%) adalah yang tertinggi. Sementara Prabowo Subianto (33.0%) berada di posisi kedua dengan gap elektabilitas kedua kandidat sebesar 20.2%. Artinya peluang terjadinya head to head antar 2 kandidat masih cukup besar disebabkan karena 3 hal. Pertama, hanya kedua kandidat yang memperoleh elektabilitas dua digit. Kedua, Jokowi hampir pasti diajukan kembali jadi Capres. Ketiga, Gerindra akan sekuat tenaga membentuk poros pengusung Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto turut memberikan insentif elektoral tinggi terhadap Partai Gerindra (Coattail Effect).
3. Dalam simulasi 20 kandidat wakil presiden, Gatot Nurmantyo (11.3%), Agus Harimurti Yudhoyono (10.5%), Anies Rasyid Baswedan (9,1%), Ridwan Kamil (6.7%), Wiranto (6.0%), Hary Tanoesoedibjo (3.6%), Susi Pudjiastuti (2.7%), Kofiffah Indar Parawansa (2.3%), Mahfud MD (2.1%), Sri Mulyani Indrawati (1.8%), Ahmad Heryawan (1.6%), Budi Gunawan (1.1%), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) (1.0%), Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) (1.0%), Zukifli Hasan (0.8%), Puan Maharani (0.8%), Luhut Binsar Pandjaitan (0.5%), Budi Waseso (Buwas) (0.4%), dan Mohamad Sohibul Iman (0.1%). Namun, dengan Undecided Voters 36.8%, potensi meningkatkan elektabilitas masih besar.
4. Begitu juga dalam 10 kandidat wakil presiden, posisi tertinggi adalah Gatot Nurmantyo (13.7%), Agus Harimurti Yudhoyono (13.2%), dan Anies Rasyid Baswedan (13.2%) adalah kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Disusul Sri Mulyani Indrawati (3.5%), Ahmad Heryawan (Aher) (2.8%), Budi Gunawan (2.0%), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) (1.8%), Puan Maharani (1.2%), dan Zukifli Hasan (1.1%). Sementara, Undecided Voters 47.5%, itu artinya potensi meningkatkan elektabilitas masih besar.
5. Khusus untuk simulasi figur kandidat wakil presiden untuk Joko Widodo (Jokowi), survei ini menunjukkan bahwa dalam simulasi 15 kandidat wakil presiden untuk Joko Widodo (Jokowi), Gatot Nurmantyo (13.9%) adalah kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Selanjutnya, diikuti elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (13.6%). Begitu juga dalam simulasi 7 kandidat wakil presiden untuk Joko Widodo (Jokowi), Gatot Nurmantyo (16.4%) dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Selanjutnya, diikuti elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (16.0%), Sri Mulyani Indrawati (4.3%), Budi Gunawan (2.3%), Puan Maharani (2.0%), Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) (1.3%), dan Budi Waseso (Buwas) (0.9%). Namun dengan Undecided Voters 56.8%, potensi meningkatkan elektabilitas masih besar bagi semua kandidat Cawapres.
6. Survei ini menemukan bahwa sebanyak 57.9% publik menyatakan Setuju jika Joko Widodo (Jokowi) maju kembali menjadi calon presiden (Capres) pada periode mendatang (2019 – 2024). Sementara itu, terdapat 47.5% publik yang juga menyatakan setuju Prabowo Subianto maju menjadi Capres 2019.
7. Survei ini menunjukkan bahwa pengaruh latar belakang agama kandidat terhadap Pilpres 2019 berada di angka 56.7%. Sementara itu, pengaruh latar belakang asal daerah dan suku terlihat tidak berpengaruh (di bawah 30%). Berbeda dengan variabel sosiologis, pada variable psikologis, cukup banyak publik menyatakan bahwa latar belakang usia (49.4%) dan jenis kelamin/gender (51.5%) kandidat mempengaruhi pilihan mereka dalam pilpres 2019.
8. Jika faktor-faktor latar belakang kandidat tersebut kita sandingkan, maka latar belakang kandidat presiden – wakil presiden yang paling mempengaruhi pilihan publik adalah dari faktor kinerja dan pengalaman kandidat (21.7%), karakter personal kandidat seperti tegas, santun, dll. (18.5%), dan agama yang dianut kandidat (17.3%).
9. Survei ini menunjukkan bahwa publik yang percaya terhadap lembaga partai politik hanya 38.1%, sedangkan publik yang merasa dekat dengan partai politik hanya 17.6%. Terkait dengan hal ini, survei ini menemukan bahwa elektabilitas PDI Perjuangan (23.4%) adalah partai dengan tingkat elektabilitas tertinggi diikuti Partai Gerindra (13.6%), Partai Golkar (10.9%), PKB (5.1%), Partai Demokrat ( 4.2%), Partai Nasdem (3.0%), PKS (2.6%), PAN (2.1%), PPP (2.1%), Perindo (1.3%), Partai Hanura (0.7%), PSI (0.7%, dan PBB (0.2%). Namun, dengan Undecided Voters 28.8%, peluang meningkatkan elektabilitas partai masih ada. Mempunyai Visi-Misi dan Program Kerja yang baik/sesuai 28.8% adalah alasan kebanyakan publik dalam menentukan pilihan partai.
10. Lebih lanjut, Partai Politik yang dinilai paling dekat dengan Joko Widodo (Jokowi) adalah PDI Perjuangan (62.1%). Di luar PDI Perjuangan, survei ini menemukan bahwa Partai Golkar (15.6%) dan Partai Nasdem (14.4%) adalah partai yang dinilai paling dekat dengan Joko Widodo (Jokowi). Lebih spesifik, survei ini juga menunjukkan bahwa partai politik yang dinilai paling mendukung pemerintahan Jokowi-JK adalah PDI Perjuangan (54.3%), sedangkan partai politik yang dinilai paling sering menentang pemerintahan (oposisi) Jokowi-JK, adalah Partai Gerindra (24.4%).
11. Survei ini menemukan bahwa sebanyak 54.6% pemilih mengetahui akan ada pemilihan lansung Pemilu Presiden dan Legislatif (DPR/DPRD) pada 2019 mendatang. Terkait dengan hal ini, mayoritas pemilih 80.8% berencana akan menggunakan hak pilih dengan mencoblos pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif (DPR/DPD/DPRD) serentak pada 2019 mendatang.
12. Lebih lanjut, sebanyak 50.6% masih mungkin mengubah pilihannya hingga menjelang Pilpres dan Pileg sertak pada 2019 nanti. Faktor program kerja yang menguntungan pemilih (29.9%) dan lingkungan/kerabat/keluarga/teman (25.5%) adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan publik mengubah pilihannya.
13. Adapun tingkat kemantapan publik terhadap pilihan partai dan pilihan pasangan Capres – Cawapres pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang ialah pada masa kampanye (20.3%), setelah penetapan resmi kandidat (18.9%), dan hari “H” pelaksanaan pemilihan (18.1%).

Tim Riset Poltracking Indonesia
Faisal A. Kamil (087877855319/081284031008)
M. Iqbal Themi (082306633022)

 

Download Laporan Survei Nasional Poltracking: