Pemilihan Ketua Umum Golkar Disarankan Libatkan Penegak Hukum
REPUBLIKA.CO.ID — Keterlibatan lembaga hukum diperlukan saat menentukan jabatan-jabatan publik, termasuk ketua umum partai politik. Dalam kasus Partai Golkar yang sedang mencari ketum, pelibatan KPK, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya, adalah hak internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, Rabu (10/2), mengatakan, “Caranya apa, mereka sepakati saja. Dan […]