KOMPAS.COM – Pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden kurang dari dua tahun lagi. Namun hingga saat ini Revisi Undang-Undang Pemilu masih belum kelar dibahas.
Salah satu yang menjadi polemik yaitu sistem pemilu itu sendiri lantaran banyak pihak yang menganggap sistem proporsional terbuka adalah paling ideal diterapkan di Indonesia. Namun ada juga yang beranggapan bahwa sistem ini rawan politik uang (money politics).
“Benar tidak, money politics di Pemilu kita itu dikarenakan sistem terbuka? Belum tentu, kalau menurut saya,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha dalam diskusi di DPP Partai Hanura Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Hanta menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya politik uang. Pertama soal penegakkan hukum pemilu dan kedua soal proses rekrutmen politik khususnya seleksi.
Hanta menuturkan, kalau penegakkan hukum pemilu bisa dilakukan optimal maka kecil kemungkinan terjadi politik uang.
“Kalau Bawaslu bergigi, dia bergerak, bisa (meminimalisasi). Tetapi kita lemah di situ,” kata dia.
Hanta menegaskan yang utama harus diperbaiki adalah proses seleksi dalam tubuh partai. Menurut Hanta, proses seleksi akan semakin berisi apabila juga mengutamakan partisipasi publik.

Hanta pun terkenang dan apresiasi atas apa yang dilakukan Akbar Tandjung di 2004, yaitu menggelar konvensi atau pemilu di internal partai. Kata Hanta, sebenarnya ini bisa dilakukan tidak hanya pada sistem proporsional terbuka, bahkan untuk sistem proporsional tertutup sekalipun.
Selain kedua faktor tersebut, pendidikan anti-money politics juga harus terus diberikan ke masyarakat. Di samping pelibatan institusi atau lembaga keuangan untuk melakukan pengawasan.
“Perkuat juga integritas penyelenggara pemilu dan perbaiki tata kelola pemilu,” ucap Hanta.
Dengan demikian Hanta menyimpulkan, tidak benar jika sistem proporsional terbukalah yang menyebabkan munculnya money politics.
“Jangan sakit ini (money politics) tetapi didiagnosa yang lain (karena salah sistemnya),” pungkas Hanta.(*)