KOMPAS.COM — Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla akan semakin kuat dan mendapat dukungan penuh di DPR jika calon menteri yang berasal dari Koalisi Merah Putih disertakan bersama menteri asal Koalisi Indonesia Hebat saat perombakan kabinet.
Meski demikian, Presiden Jokowi harus mampu menegaskan kepemimpinannya yang kuat untuk mengimbangi persilangan kepentingan politik yang diprediksi semakin kompleks dan beragam. “Penambahan kekuatan partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dampaknya positif. Secara kuantitas dan kualitas, kekuatan pemerintah bertambah. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya, persilangan kepentingan politik juga akan semakin banyak,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta, Minggu (5/7).
Ia membandingkan potensi persilangan kepentingan politik yang pernah ada pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Jangan sampai ada partai politik di lingkaran pemerintahan Jokowi-Kalla yang berdiri di atas dua kaki seperti dulu,” ujar Hanta memberi contoh.
Dengan menarik KMP ke kabinet, kata Hanta, Presiden menambah modal politik dari luar pemerintahannya. Namun, ada potensi kabinet akan semakin tak solid jika Jokowi tak mampu mengantisipasi dan memegang kendali. “Karena itu, Jokowi harus mampu menegaskan kepemimpinannya. Tunjukkan sebagai Presiden sesungguhnya, penentu perombakan kabinet dan jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Meski akan ada tantangan, meleburkan perbedaan antara KMP dan KIH merupakan langkah tepat. Alasannya, jika Presiden tetap mempertahankan komposisi menteri dari parpol pendukung dan pengusungnya, transaksional politik dan balas budi semakin kental.
Lebih jauh, Hanta mengatakan, untuk memastikan proses perombakan kabinet berjalan mulus karena akan melibatkan KMP, Presiden wajib berkomunikasi dengan partai pendukung dan pengusung. Presiden harus menjelaskan keputusannya melibatkan KMP untuk mengonsolidasikan pemerintahan. Namun, pemilihan calon menteri tak boleh lepas dari syarat kompetensi dan kapabilitasnya.
Jangan ganti menteri KIH
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, partai-partai KIH tak mempersoalkan jika KMP bergabung di pemerintah. Namun, penggabungan itu jangan mengganggu porsi atau komposisi yang dimiliki KIH. “Kondisi negara kita memang menuntut pemerintahan kuat diiringi stabilitas serta kesepahaman politik. Namun, kalau partai lain masuk, jangan mengganti menteri parpol KIH,” kata Rio.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tak elok jika tiba-tiba Demokrat punya keinginan berada di kabinet. “Semuanya serahkan ke Presiden,” ujar Yudhoyono.
Pengamat politik Siti Zuhroh, di acara Aktual Forum di Jakarta, berharap, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi sebaiknya tak didasarkan atas motif transaksional, tetapi mewujudkan Nawacita dan Trisakti. (AGE/FAJ/B09)
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/07/06/Berdampak-Positif-jika-Kendali-di-Jokowi