KOMPAS.COM – Satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun. Masyarakat juga menilai kondisi perekonomian di Indonesia memburuk.
Hal tersebut terungkap dalam pemaparan survei nasional “Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”, Selasa (20/10), yang digelar Poltracking Indonesia. Selain menilai kinerja pemerintah, survei tersebut juga meneropong kinerja anggota DPR dan para menteri di Kabinet Kerja.
 
Menurut hasil survei Poltracking Indonesia, 51,26 persen responden menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-Kalla. Sementara itu, publik yang menyatakan puas sebanyak 42,95 persen dan 5,79 persen sisanya menyatakan tidak tahu.
 
Jika dibandingkan dengan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan turun 2,46 persen. Survei Poltracking pada Maret 2015, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah 44,88 persen.
 
Survei itu dilakukan pada 7-14 Oktober melalui metode wawancara. Jumlah sampel dalam survei adalah 1.200 responden dengan margin error sekitar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
 
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menuturkan, survei nasional itu dilakukan untuk memotret gambaran kondisi Indonesia setelah satu tahun pemerintahan. Selain itu, penelitian itu juga hendak mengetahui apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
 
Ia berharap, hasil survei itu dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada masa yang akan datang. Menurut dia, pemerintah masih mempunyai waktu empat tahun untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
 
“Survei ini dapat menjadi cermin apa yang dirasakan publik terhadap pemerintah Jokowi-JK,” ujar Hanta.
 
Menurut dia, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah disebabkan masih banyaknya permasalahan pokok yang belum teratasi. Permasalahan pokok itu di antaranya harga kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, biaya kesehatan dan pendidikan yang mahal, serta masalah pemberantasan korupsi.
 
Selain itu, masyarakat juga menilai pemerintah tidak serius mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selama satu tahun masa pemerintahan JKW-JK, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sempat menyentuh level terendah Rp 14.700.
 
Hasil survei terkait dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sebanyak 71,79 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap pemerintah. Adapun masyarakat publik yang menyatakan puas 22,32 persen dan 5,89 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
 
Politisi PDI-P, Effendi MS Simbolon, menilai, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi disebabkan kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat. Apalagi, sebelum terpilih, Jokowi menyampaikan janji-janji kampanye yang membuat masyarakat telanjur mempunyai harapan besar.
 
Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi justru cenderung berpihak kepada asing. Ia mencontohkan, kebijakan presiden yang mendatangkan tenaga kerja asing dari Tiongkok menimbulkan kekecewaan publik. Apalagi, kebijakan itu diambil saat Indonesia justru menghadapi permasalahan sulitnya lapangan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja.
 
Ia menambahkan, presiden harus segera mengevaluasi kinerja Kabinet Kerja. Selain itu, pemerintah harus merujuk Nawacita sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan selama masa empat tahun pemerintahan ke depan.
 
Hasil survei lainnya, mayoritas publik menyatakan belum mengenal dan melihat kinerja para menteri. Selain itu, 56,11 persen publik menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR. (B08)
 
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/10/20/Ekonomi-Memburuk%2c-Kepuasan-terhadap-Pemerintah-Men