CNNINDONESIA.COM — Kondisi perekonomian selama setahun Joko Widodo berkuasa dinilai jadi penyebab ketidakpuasan publik pada kinerja pemerintah. Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukan, sebanyak 56,53 persen publik menilai kondisi ekonomi memburuk saat Jokowi berkuasa.
 
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, semua bidang di era pemerintah saat ini tak mengalami kemajuan, bidang ekonomi yang berada di tingkat kepuasan paling rendah.
 
“Di semua bidang mengalami stagnansi, ekonomi berada di tingkat kepuasan paling rendah,” kata Hanta saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Selasa (20/10).
 
Hanta mengatakan, publik memberikan penilaian berkaitan dengan isu utama terkini. Mayoritas publik menilai bahwa kondisi politik nasional sama saja, yaitu 42,32 persen. Sementara terkait kondisi penegakan hukum, publik juga menilai sama saja, sebesar 42,74 persen.
 
Terkait kondisi keamanan nasional, sebanyak 42,63 persen publik menjawab sama saja. Sementara masalah pemberantasan korupsi, sebanyak 36,53 persen juga menjawab sama sama dengan sebelumnya.
 
“Kalau stagnan atau sama saja itu merugi, kalau lebih buruk itu celaka,” kata Hanta.
 
Terkait kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, Poltracking mencatat hanya 42,95 persen yang mengatakan puas. Sementara sebanyak 51,26 persen mengatakan tidak puas. Sisanya 5,79 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
 
Dalam kesempatan yang sama Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, hasil satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK menilai Indonesia saat ini menjadi negara yang liberal dari sisi ekonomi.
 
“Kebijakan ekonomi liberal tidak sesuai dengan Indonesia. Neolib sudah usang di Amerika, tapi kita malah menuju ke sana,” kata Effendi.
 
Dia menilai kehadiran Rini Soemarno sebagai menteri BUMN mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia menuju neoliberalisme.
 
“Nawacita menjadi jargon yang semu, roh dan jiwanya tidak ada. Apa yang menjadi kebijakannya lebih beraliran neolib. Ini seperti kabinet trisakti rasa neolib,” katanya.
 
Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa salah satu kelemahan Jokowi yaitu sangat mudah memberikan janji. Sepuluh juta lapangan kerja dan lima ribu puskesmas yang dijanjikan, tambah Riza, hanya sekadar janji tanpa bukti.
 
Selain itu, Riza juga menilai Jokowi sangat mudah menggampangkan masalah. Menurutnya, setiap pemimpin seharusnya memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya.
 
“Pemimpin yang menggampangkan masalah itu biasanya kemampuannya terbatas,” kata Riza.
Koordinasi di internal kabinet, juga menjadi sorotan anggota DPR RI ini. Menurutnya, kegaduhan di lingkungan kabinet secara tak langsung dapat mengurangi kepercayaan publik dan investor yang akan datang ke Indonesia.
 
“Setahun pemerintahan Jokowi-JK ini nilainya masih merah, belum menggembirakan. Harapan kami pemerintah bisa melakukan terobosan untuk menebus kekurangan di tahun pertama,” ujar Riza
 
Meski demikian, Riza mengatakan ada beberapa nilai positif kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini, yaitu kesungguhan presiden dalam membangun infrastruktur dan kedaulatan pangan. (sur)
 
Sumber: http://www.cnnindonesia.com/politik/20151020145134-32-86084/poltracking-publik-nilai-ekonomi-zaman-jokowi-memburuk/