Informasi lebih lanjut hubungi 0811914812 / 081294084328

News & Blog

Publik Masih Tak Puas Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK

News & Blog

INDOPOS.CO.ID – Enam bulan sudah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan. Namun Kabinet Kerja yang diusungnya pun dinilai masih belum memuaskan. Hal tersebut tertuang didalam survei yang dilakukan lembaga Poltracking.
“Berdasarkan survey yang kami lakukan, sebanyak 48,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 44 persen responden menyatakan puas, dan 7,5 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/4).
Menurutnya, tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita belum maksimal.
Hanta mengatakan, kinerja yang paling dianggap tidak memuaskan oleh publik adalah di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi, kata Hanta, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66 persen. “Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tapi daya beli masyarakat tidak naik,” ujar Hanta.
Sedangkan, di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 55 persen. “Kisruh KPK-Polri terjadi secara berkepanjangan dan membuat tingkat kepuasan publik menurun drastis,” ucap Hanta.
Meski di enam bulan awal masih rendah. Namun, kata Hanta hal tersebut bukan berarti menandakan kinerja pemerintahan belum maksimal. “bisa jadi kinerja pemerintahan sebenarnya sudah baik. Namun, tidak ada komunikasi yang baik disampaikan ke publik, sehingga masyarakat masih merasa tidak puas. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi publik Jokowi sejauh ini memang belum masif,” katanya.
Hanta membandingkan kinerja awal pemerintahan Jokowi-JK dengan awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 lalu. Menurut dia, meskipun kinerja pemerintahan SBY saat itu tidak begitu baik, tetapi opini publik tidak terlalu berkembang secara negatif.
“Dulu era Pak SBY periode pertama bersama JK, SBY tak tersentuh opini publik. Bahkan kalau ada yang dianggap kurang, yang dianggap tak becus menterinya. Sekarang yang jadi bemper presidennya,” ujar dia.
Menurut dia, komunikasi publik yang dilakukan SBY saat itu sangat baik karena dibantu oleh seorang juru bicara kepresidenan. Menteri SBY juga cukup aktif memberikan penjelasan ke publik saat ada isu yang menjadi perhatian.
Hanta menyarankan Jokowi mulai membuat sistem komunikasi publik yang serupa. Yakni menunjuk adanya juru bicara kepresidenan. “Kalau memang perlu juru bicara, ya tunjuk saja juru bicara,” ujar Hanta.
Lebih lanjut, Hanta juga meminta kepada presiden Jokowi dan seluruh kabinetnya yang berasal dari partai politik agar menunjukkan kerjanya hanya untuk rakyat dan bukan kepada partainya.
“Jadilah petugas rakyat, yang loyal terhadap rakyat. Bukan loyal kepada ketua umum partainya,” katanya.
Hanta mengaku pihaknya tidak mengukur alasan apa yang membuat responden tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK. Namun dia menilai, keloyalan terhadap partai yang lebih tinggi daripada keloyalan terhadap rakyat menjadi salah satu penyebabnya.
“Secara tidak langsung itu terpengaruh. Kalau publik menyadari pemerintah lebih berpihak ke partai politik, maka otomatis publik akan tidak puas,” kata Hanta menambahkan.
Survei tersebut dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015 menggunakan metode multistage random sampling dengan cara tatap muka dengan tingkatan margin of error survei ini mencapai 2,9 persen. (dil)
Sumber: www.indopos.co.id/2015/04/publik-masih-tak-puas-terhadap-pemerintahan-jokowi-jk.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.