BERITASATU.COM – Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai maraknya praktek korupsi yang dilakukan para politisi dan rendahnya kinerja wakil rakyat membuat tingkat kepuasan publik selama era reformasi terhadap partai politik dan DPR RI semakin rendah.
“Berdasarkan survei kami, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja partai politik sangat rendah karena masih cukup maraknya praktik korupsi oleh politisi dan kinerja wakil-wakil parpol baik di DPR maupun di kabinet masih rendah,” ujar Hanta saat dihubungi SP, Senin (25/5).
Selama beberapa tahun terakhir saja, katanya banyak politisi dan DPR yang terjerat kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah.
Selama era pemerintaham SBY, ada tiga Ketum Partai yang terlibat kasus korupsi, seperti Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Mantam Ketum PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Mantan Ketum PPP Suryadharma Ali.
“Sejumlah parpol juga sibuk dengan urusan internal dibandingkan mengurusi kepentingan rakyat. Hal yang paling yang mestinya menjadi tugas dan tanggung jawab partai tidak dijalankan secara maksimal,” tandasnya.
Lebih lanjut Yuda mengungkapkan ketidakpuasan publik terhadap DPR RI disebabkan karena kurang optimalnya anggota dewan dalam menjalankan fungsinya, seperti pengawasan, legislasi dan anggaran. Kewenangan yang besar yang diberikan kepada DPR pasca reformasi tidak dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk mengoptimalkan fungsinya.
“Justeru terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga marak praktik korupsi dan DPR pun abaikan fungsi esensialnya, yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran,” jelasnya.
Yuda pun mengharapkan agar parpol dan DPR RI setelah 17 tahun reformasi perlu melakukan refleksi dan evaluasi kinerjanya. Menurutnya, parpol dan DPR dapat memanfaatkan kegiatan organisasi parpol dan DPR untuk meningkatan kapasitas kelembagaan dan anggota parpol.
“Parpol harus memperhatikan keinginan rakyat, punya program menyejahterakan rakyat dan bebas dari korupsi. Sedangkan DPR perlu menjankan fungsinya secara optimal,” imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, Poltracking  Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap institusi demokrasi selama 17 reformasi. Servei tersebut menunjukkan,  peringkat tertinggi ketidakpuasan publik terhadap kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga DPR (66,5 persen), disusul partai politik (63,3 persen) dan Polri (55,9 persen).
Survei ini diselenggarakan pada 23-31 Maret 2015 dengan wawancara tatap muka. Survei ini menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1200 responden dan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [YUS/L-8]
Sumber: http://sp.beritasatu.com/nasional/publik-semakin-tidak-puas-dengan-parpol-dan-dpr/87883