Informasi lebih lanjut hubungi 0811914812 / 081294084328

News & Blog

"Reshuffle" Kabinet Tak Boleh Berdasarkan Pertimbangan Politis

News & Blog

BERITASATU.COM– Pengamat politik yang juga menjadi direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, meminta Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet berdasarkan kinerja kerja para menteri kabinet.
Hanta mengingatkan presiden tidak perlu melakukan reshuffle jika didasari pada pertimbangan politis atau kepentingan partai politik tertentu.
Reshuffle kabinet harus berdasarkan kinerja kerja para menteri, bukan pertimbangan politik atau kepentingan parpol tertentu. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan politik, lebih baik tidak lakukan reshuffle kabinet,” ujar dalam diskusi yang bertajuk “Menanti Sabda Reshuffle” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5).
Selain Hanta, hadir sebagai pembicara, antara lain Ketua DPP PDI Perjuangan Rikhmin Dahuri, Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakun, dan Direktur INDEF Enny Sri Hartati.
Hanta mengakui adanya desakan publik untuk melakukan reshuffle kabinet. Pasalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus menurun dalam enam bulan terakhir.
Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia, kata Hanta, menunjukkan tren tingkat kepuasaan dan kepercayaan turun kepada pemerintahan Jokowi, yakni 47 persen.
Yang paling rendah, lanjutnya di bidang ekonomi karena harga bahan bakar minyak (BBM) naik dan harga kebutuhan pokok juga naik.
“Dari data tersebut, 41 persen masyarakat setuju adanya reshuffle dan 28 persen tidak setuju, serta 31 persen tidak tahu,” papar Hanta.
Lebih lanjut Hanta mengungkapkan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, kapan saja presiden dapat melakukan reshuffle, asalkan harus berdasarkan pertimbangan kinerja, kecocokan menteri dengan Presiden dan evaluasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri.
“Presiden confident saja, kalau memang butuh reshuffle, ya lakukan saja. Enggak bisa didikte oleh siapa pun, tapi publik bisa berikan saran. Evaluasi kabinet harus dilakukan dengan pertimbangan kapasitas, kemampuan manajerial, leadership, skill, komunikasi publik, kecocokan dan loyalitas dengan presiden dan dukung politik,” terangnya.
“Jokowi-JK juga perlu mendorong adanya letupan politik dirasakan publik, program andalan, pembenahan sistem koordinasi antara menteri dan memperbaiki komunikasi publik,” tambahnya.(*)
Oleh: Yustinus Paat
SUMBER : http://www.beritasatu.com/politik/272522-reshuffle-kabinet-tak-boleh-berdasarkan-pertimbangan-politis.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.