(5 Faktor Pemicu Penurunan Tren Kepuasan Publik & 5 Formula Agenda Perbaikan Kinerja Pemerintah)
Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada pertengahan Agustus 2026, dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 14 – 20 Agustus 2026. Sampel pada survei ini adalah 1220 responden dengan margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah terpilih secara acak serta dibantu teknologi aplikasi. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.
Maksud dan tujuan dari survei ini secara umum untuk mengukur kinerja Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun usia pemerintahannya pada Oktober 2026.
5 temuan pokok dan analisis hasil survei ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
Pertama. Terkait kondisi ekonomi keuangan rumah tangga saat ini, (57.1%) publik mengatakan baik, sedangkan (34.1%) publik mengatakan tidak baik. Di sisi lain, (62.5%) publik mengatakan lebih banyak pengeluaran rumah tangga saat ini dibanding tahun lalu, sedangkan (27.7%) publik mengatakan lebih sedikit. Mayoritas publik atau (55.6%) mengatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir dan hanya (38.3%) publik mengatakan terjangkau. Persoalan paling pokok publik saat ini yakni harga-harga kebutuhan pokok mahal (44.3%) menjadi persoalan tertinggi dibanding persoalan lainnya di bawah 10%. Selain itu, lapangan kerja menjadi program yang dinilai paling tidak berhasil ditangani pemerintah. (57.3%) publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran, dan hanya (32.2%) yang mengatakan berhasil.
Kedua. Popularitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni (93.9%), di antara yang tahu dengan program MBG, (49.2%) publik mengatakan tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis [MBG], sedangkan (46.4%) publik mengatakan puas. Sementara itu, sebanyak (44.6%) publik mengatakan program MBG tidak perlu dilanjutkan, sedangkan (42.1%) mengatakan harus tetap dilanjutkan. Sedangkan terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebanyak (76.9%) publik sudah tahu tentang program tersebut, Namun, (55.6%) publik mengatakan tidak yakin KDMP penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan sesuai dengan tujuannya, sedangkan (34.7%) publik mengatakan yakin.
Ketiga. Sebanyak (47.0%) publik mengatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedangkan (41.8%) publik mengatakan tidak puas. Sebanyak (51.9%) publik mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto perlu melakukan perombakan/reshuffle kabinet, sedangkan (27.9%) mengatakan tidak perlu. Di antara yang mengatakan masih perlu perombakan/reshuffle di Kabinet Merah Putih, bidang kementerian yang harus dilakukan perombakan/reshuffle, yakni Bidang Perekonomian (30.8%), Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (22.0%), serta Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan dan Bidang Pangan (6.8%). Alasan utama publik menginginkan perombakan/reshuffle kabinet karena kinerja menteri kurang memuaskan (55.5%), diikuti tidak cocok/ tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpin (10.7%), dan jarang turun ke masyarakat (9.3%). Di sisi lain, (51.2%) publik mengatakan baik dengan gaya komunikasi pemerintah dan kementerian dalam menyampaikan informasi di depan publik, sedangkan (40.2%) publik mengatakan tidak baik.
Keempat. Bidang Hukum (44.8%) dan Pemberantasan Korupsi (46.6%) merupakan dua bidang paling rendah tingkat kepuasannya di banding bidang-bidang lainnya. Sementara kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (46.2%) dan Partai Politik (48.3%) paling rendah dibanding lembaga dan institusi demokrasi lainnya. Sebanyak (47.2%) publik mengatakan merasa tidak terwakilkan oleh partai politik saat ini, sedangkan (29.9%) publik mengatakan terwakilkan, sehingga keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah dinilai penting oleh publik. Sebanyak (58.5%) publik mengatakan penting keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah saat ini, sedangkan hanya (12.8%) publik mengatakan tidak penting.
Kelima. Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (63.2%), sementara tingkat kepuasan publik kepada Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran (55.1%).
Tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka Agustus 2026 cenderung menurun dibanding bulan Maret, Mei dan Juli 2026.
5 FAKTOR PEMICU PENURUNAN TREN KEPUASAN PUBLIK
Dari temuan dan kesimpulan tersebut, terdapat 5 faktor pemicu penurunan tren kepuasan publik Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan analisis kritis sebagai berikut:
1. Tekanan Ekonomi dan Melemahnya Daya Beli Publik
- Harga Kebutuhan Pokok Mahal
Harga kebutuhan pokok yang mahal (44.3%), saat ini menjadi beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat secara langsung. Konsekuensi dari kenaikan kebutuhan pokok berimbas pada kenaikan biaya hidup. Di mana data survei ini menunjukkan (62.5%) publik menyatakan pengeluaran selama satu tahun terakhir meningkat. Fakta ini menciptakan tekanan finansial yang nyata bagi publik. Sebab pendapatan masyarakat satu tahun terakhir yang menyatakan baik (58.7%) tidak sebanding atau lebih rendah dibandingkan dengan publik yang menyatakan (62.5%) pengeluaran rumah tangganya lebih banyak atau cenderung lebih tinggi daripada pendapatannya. Akhirnya, daya beli publik merosot tajam dan memicu rasa ketidakpuasan yang makin membesar terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pada bidang ekonomi secara umum.
- Sulitnya Lapangan Kerja
Kondisi ekonomi yang semakin sulit tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Data survei menggambarkan pemerintah saat ini dinilai tidak berhasil (51.6%) dalam menciptakan lapangan kerja dan (57.3%) publik menyatakan pemerintah tidak berhasil dalam menurunkan angka pengangguran. Artinya, sulitnya lapangan kerja menjadi faktor pemicu kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tanpa adanya jaminan penghasilan yang pasti dalam keluarga, maka dapat terjadi penekanan dalam ketahanan ekonomi keluarga Indonesia. Disisi lain, publik punya ekspektasi besar terhadap pemerintah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan “menyelamatkan” kondisi ekonomi keluarga.
2. Problem Implementasi Program Prioritas Pemerintah
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pada awalnya, sempat menjadi komoditas politik utama, yang sukses mengantarkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menuju panggung kekuasaan dengan memenangkan Pilpres 2024 lalu. Namun, ternyata implementasi dari program MBG menuai banyak masalah. Dari kasus keracunan massal, kualitas makanan rendah, mismanajemen, dan seterusnya. Termasuk yang paling ramai skandal kasus korupsi yang menyeret jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Rangkaian polemik tersebut merusak reputasi MBG secara masif. Efeknya, memicu gelombang sentimen negatif yang kian mendominasi di ruang publik. Bahkan data survei menunjukkan desakan agar program MBG ini dihentikan alias tidak dilanjutkan (44.6%) kini semakin kencang daripada dukungan untuk tetap melanjutkan MBG (42.1%).
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sejatinya memuat niat luhur pemerintah dalam merevitalisasi urat nadi ekonomi pedesaan berbasis kekuatan kolektif atau gotong royong. Hanya saja, niat baik tersebut kembali tercederai oleh kelemahan eksekusi lapangan dari KDMP. Banyak deretan fenomena janggal yang terjadi. Mulai dari pembangunan fisik KDMP yang terkesan dipaksakan, dibangun di lokasi-lokasi yang sama sekali tidak strategis dan tidak logis, misalnya menghadap kuburan, di hutan, dan seterusnya, hingga pelatihan calon manajer KDMP yang bernuansa militeristik. Alih-alih melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat pedesaan, publik yang menjawab tahu KDMP (76.9%) justru semakin tidak yakin, bahwa KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (55.6%).
3. Rendahnya Kinerja Menteri dan Lemahnya Komunikasi Pemerintah
- Rendahnya Kinerja Para Menteri
Gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada kesejahteraan publik secara menyeluruh, kerap menghadapi tembok tebal berupa kegagalan eksekusi di tingkat kementerian atau kelembagaan. MBG dan KDMP bisa menjadi contoh konkret. Belum lagi korupsi yang melibatkan pembantu presiden, akan semakin menurunkan citra pemerintahan Prabowo-Gibran. Artinya rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri, berkontribusi terhadap menurunnya approval rating dari pemerintah saat ini. Survei ini memotret, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja menteri dan pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran sangat rendah (47.0%), bahkan angkanya dibawah 50%.
Sehingga publik (51.9%) mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama untuk bidang ekonomi dan hukum.
- Problem Persepsi Komunikasi Pemerintah
Di era media sosial yang sarat disinformasi, fitnah, dan kebencian, strategi komunikasi publik pemerintah memegang peranan yang sangat vital. Sebagus apa pun program Presiden Prabowo, akan berisiko terdistorsi jika pemerintah gagal dalam menyampaikan informasi atau bahkan justru memicu sentimen negatif di masyarakat. Penilaian publik terhadap komunikasi pemerintah cenderung rendah, hanya (51.2%) publik yang menyatakan baik dan (40.2%) tidak baik. Belakangan, jajaran menteri atau pejabat pemerintah, terkesan pasif dan menghindar dari isu atau polemik kebijakan yang ramai dibicarakan publik. Para menteri sebagai pembantu presiden, semestinya hadir paling depan dalam menjernihkan setiap polemik kebijakan pemerintah. Supaya beban komunikasi pemerintah tidak terkonsentrasi hanya kepada Presiden Prabowo. Karena ketidakmampuan para menteri dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah berpotensi menciptakan ruang kosong yang dengan mudah diisi oleh narasi liar dari para penentangnya.
4. Menurunnya Persepsi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
- Menurunnya Persepsi Penegakan Hukum
Rendahnya penilaian publik (46.5% tidak baik) terhadap penegakan hukum menandai bahwa persoalan penegakan hukum masih menjadi PR yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Masalahnya, hal ini terjadi seiring maraknya jajaran pejabat pemerintahan terjerat kasus hukum. Bahkan oknum-oknum penegak hukum, yang harus menegakkan hukum malah justru terjerat kasus hukum. Situasi ini kian mengkhawatirkan, saat publik disuguhkan “benturan” kepentingan dan “persaingan” yang tidak sehat antarlembaga penegak hukum. Alih-alih bahu-membahu menuntaskan kejahatan sistemik, rivalitas antar- institusi justru mempertegas bahwa penegakan hukum sering kali disetir oleh kepentingan politik dan perebutan pengaruh kekuasaan.
- Menurunnya Persepsi Pemberantasan Korupsi
Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi (45.5% tidak baik) menurunkan persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi terdapat jajaran pembantu presiden yang terjerat skandal korupsi. Akhirnya, pidato dan retorika berapi-api yang kerap disampaikan Presiden Prabowo tentang perang melawan korupsi seolah kehilangan taringnya. Karena praktik koruptif justru tumbuh di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Publik tidak lagi mengukur komitmen pemberantasan korupsi dari kerasnya “kutukan” korupsi di atas panggung. Namun, dari tindakan nyata presiden dan para pembantunya.
5. Melemahnya Checks and Balances dan Persepsi Disharmoni Presiden-Wapres
Dalam persepsi publik, idealnya relasi eksekutif (Presiden) – Legislatif (DPR) berjalan efektif- kritis, serta relasi presiden dan wakil presiden berjalan harmonis. Tapi yang terjadi sekarang justru kebalikannya. Fungsi kontrol serta checks and balances legislatif dengan eksekutif tak berjalan dengan baik. Justru sebaliknya, persepsi publik tentang presiden dan wakil presiden dinilai mengalami disharmoni.
- Kekosongan Oposisi Kritis
Strategi politik Presiden Prabowo, dengan merangkul hampir seluruh kekuatan partai memang berhasil menciptakan stabilitas pemerintahan yang tampak solid. Namun, konsensus besar ini harus kita bayar mahal, karena menghilangkan keberadaan oposisi kritis di ruang parlemen, sehingga muncul kelompok ekstra parlementer. Tanpa checks and balances dalam demokrasi, setiap celah kebijakan dalam program pemerintah luput dari koreksi yang konstruktif dan terarah. Akibatnya, alih-alih mendapatkan masukan yang solutif, setiap celah atau kesalahan kebijakan dan eksekusi program langsung memicu vonis penghakiman secara masif dari publik. Misalnya, MBG (44.6% tidak perlu dilanjutkan) dan KDMP (55.6% tidak yakin mampu menghadirkan kesejahteraan). Sehingga menempatkan pemerintah dalam posisi yang rentan terhadap amukan sentimen masyarakat.
- Persepsi Disharmoni Presiden & Wakil Presiden
Sinyal-sinyal disharmoni dan gestur canggung, yang tertangkap di ruang publik antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, kian memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Keretakan komunikasi verbal maupun non-verbal di pucuk pimpinan ini tidak hanya mengaburkan kerangka kerja pemerintahan, tetapi juga meretakkan fondasi stabilitas politik yang sejak awal dibangun. Situasi kian pelik ketika dinamika tersebut mempertegas jarak politik yang makin melebar antara Prabowo dan Jokowi, sebagai figur yang hingga kini masih memiliki magnet politik. Akibatnya, ketidakselarasan antara dua figur tersebut, secara tidak langsung memengaruhi penilaian publik terhadap harmoni pemerintahan—terutama hubungan presiden dengan wakil presiden. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa persepsi publik tentang tingkat kepuasaan stabilitas politik nyaris menyentuh angka di bawah 50%, tepatnya (51.9%).
5 FORMULA AGENDA PERBAIKAN KINERJA PEMERINTAH
Tren penurunan approval rating atau kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi saat ini, merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah sebagai berikut:
1. Menjaga Daya Beli dan Memperluas Lapangan Kerja.
Keluhan publik tentang harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dan makin minimnya lapangan kerja, perlu secara serius direspon dengan kebijakan strategis. Faktor ini cukup determinan dalam memengaruhi persepsi kepuasaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, pemerintah perlu memperbanyak program jaring pengaman sosial, yang secara khusus menyasar kelompok rentan dengan kondisi ekonomi sangat membutuhkan. Kebijakan jaring pengaman sosial dapat secara langsung menyentuh dapur rumah tangga. Kelompok rentan akan sangat terbantu dengan kebijakan ini. Misalnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ini secara masif menjadi langkah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Artinya, BLT hanya bantalan sosial sementara, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu memperluas lapangan kerja dan mencegah PHK karena inilah sumbu utama penggerak perekonomian masyarakat. Pemerintah perlu menahan segala bentuk kenaikan biaya, apakah itu kenaikan pajak, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif tol, dan segala bentuk kenaikan, yang berdampak langsung pada daya beli dan tekanan ekonomi keluarga.
2. Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap Program Prioritas.
Penilaian negatif publik terhadap dua program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menuntut evaluasi menyeluruh yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kritik dan masukan yang sejauh ini disampaikan publik perlu secara bijak dijadikan kompas utama dalam memperbaiki kinerja program prioritas tersebut. MBG, misalnya, sebagai program populis yang mengantarkan Prabowo terpilih sebagai presiden, perlu diaudit secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Berdasarkan berbagai catatan, MBG perlu diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Artinya, MBG perlu difokuskan pada wilayah 3T yang paling membutuhkan intervensi gizi. Selain itu, opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG sejauh ini. Penyederhanaan MBG dalam bentuk BLT dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dalam implementasi, dengan pengawasan terhadap realisasi pemenuhan gizi siswa atau anak-anak Indonesia.
- Melakukan Perombakan Kabinet dan Memperkuat Komunikasi Pemerintah Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri pembantu presiden, yang juga berimplikasi pada penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah (presiden dan wakil presiden) memerlukan langkah politik yang radikal dari Presiden Prabowo, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perombakan kabinet. Khususnya di bidang ekonomi dan hukum, yang mendapatkan tingkat kepuasan paling rendah dari publik. Dalam memilih pejabat pengganti, presiden harus menempatkan kapasitas teknokratik dan rekam jejak profesionalitas. Termasuk di dalamnya, penerimaan publik sebagai kriteria utama di atas kompromi politik. Kehadiran figur-figur baru yang kompeten, akan memberikan penyegaran nyata dan sinyal kuat atas komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan. Selain itu, tentu pembenahan strategi komunikasi di tingkat menteri menjadi kebutuhan mendesak. Secara khusus, dalam mengatasi lemahnya penyampaian informasi publik yang cenderung defensif ketimbang menghadirkan solusi. Presiden Prabowo memerlukan sosok Menteri Koordinator yang tegas dan responsif. Sosok pembantu presiden yang mampu bertindak sebagai penahan benturan (bumper) isu-isu krusial. Misalnya, sebagaimana peran strategis Luhut Binsar Pandjaitan pada era Presiden Jokowi. Kehadiran Menko yang mumpuni akan mengamankan kewibawaan institusi kepresidenan. Sehingga, tidak semua persoalan komunikasi pemerintahan menjadi tanggung jawab presiden secara langsung.
4. Memperkuat Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Rendahnya tingkat kepuasan publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, memerlukan langkah strategis nyata, dari Presiden Prabowo yang mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat sebagai pemimpin nasional. Presiden tidak boleh menoleransi benturan oknum-oknum penegak hukum ataupun benturan antar-institusi, yang sesungguhnya tidak boleh terjadi dalam tubuh institusi penegak hukum. Oknum-oknum atau pimpinan yang bermasalah perlu mendapatkan sanksi berat, bahkan penggantian perlu secara tegas jika diperlukan, dengan menunjuk figur-figur baru, berintegritas tinggi dan memiliki rekam jejak bersih untuk memimpin jajaran penegak hukum. Kebijakan ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. PR pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan tindakan nyata, dari presiden sebagai
kepala negara. Pembenahan terhadap institusi dan para pejabatnya merupakan pekerjaan pertama yang harus segera dibenahi, lalu diikuti totalitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- Memperkuat Checks and Balances dan Persepsi Harmonisasi Presiden-Wapres Tersumbatnya kanal penyaluran aspirasi di lembaga legislatif menjadi pemicu utama menguatnya gerakan politik ekstra parlemen yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Guna mengurai sumbatan tersebut, Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan kebijakan strategis dengan membiarkan partai-partai yang tidak memberikan dukungan penuh tetap berada di luar pemerintahan. Keberadaan PDIP (110 kursi), NasDem (69 kursi), dan PKS (53 kursi) sebagai kekuatan penyeimbang akan menghidupkan kembali fungsi Checks and Balances yang sehat dan demokratis. Kehadiran oposisi parlemen yang memiliki total 232 kursi tersebut justru menjadi wadah formal yang elegan untuk menyerap serta menyalurkan suara kritis masyarakat. Postur koalisi pendukung pemerintah dengan kepemilikan 348 kursi sudah cukup ideal dalam mengamankan kebijakan pemerintah. Skema penataan peta politik yang berimbang ini tidak hanya memperkuat mekanisme checks and balances, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan serta kepuasan publik terhadap demokrasi Indonesia. Selain itu, harmonisasi kepemimpinan antara presiden dan wapres, menjadi kunci utama dalam membangun stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat. Presiden dan Wakil Presiden perlu secara konsisten menampilkan gestur kekompakan serta soliditas dalam setiap agenda publik. Guna menghindari kesan wapres sekadar sebagai “ban serep” tanpa peran strategis, Presiden perlu mempertimbangkan porsi otoritas serta pembagian tugas yang jelas dan terukur. Hubungan yang harmonis dan sinergis antara presiden dan wapres akan memperkuat posisi politiknya di hadapan publik.
Temuan dan analisa ini merupakan potret terbaru dari survei yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2026. Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik.
Jakarta, 31 Agustus 2026
Hanta Yuda AR
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia
Contact Person:
Masduri Amrawi (085234977108)
Yoki Alvetro (085263220094)
