Jakarta – Berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking Indonesia, belum ada tandingan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara elektabilitas jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha mengatakan bahwa penantang terkuat Jokowi masih Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Data survei yang dilakukan pada 8-15 November 2017, terhadap 2.400 responden di seluruh Indonesia, menyimpulkan bahwa dukungan terhadap Jokowi sebesar 53,2 persen. Sedangkan, dukungan terhadap Prabowo sebesar 33 persen, jika keduanya dihadapkan kembali dalam pilpres 2019.
Masyarakat juga terbukti masih lebih memilih Jokowi ketika ditanyakan secara terbuka siapa yang akan dipilih sebagai Presiden RI tanpa menyebutkan nama-nama kandidat yang memungkinkan. Jokowi berada di urutan pertama dengan tingkat keterpilihan mencapai 41,5 persen, disusul dengan Prabowo dengan 18,2 persen, Jusuf Kalla (JK) 0,9 persen, Gatot Nurmantyo 0,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 0,8 persen, Anies Baswedan 0,5 persen, Basuki Tjahaja Purnama 0,4 persen.
Demikian juga, ketika responden disodorkan 20 nama kandidat calon presiden (capres), nama Jokowi masih menempati urutan teratas dengan perolehan 48,6 persen. Selanjutnya, masih sama disusul oleh Prabowo dengan 25,1 persen dukungan. Sisanya, seperti AHY, Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, JK, Wiranto, hingga Budi Gunawan hanya mendapatkan dukungan di bawah 3 persen.
Setelah diturunkan kembali menjadi hanya lima kandidat capres tertinggi, lanjut Hanta Yudha, ternyata Jokowi masih mendapat dukungan terbanyak, yakni 51,8 persen. Disusul Prabowo 27 persen, AHY 3,6 persen, Gatot Nurmantyo 3,2 persen, Anies Baswedan 2,8 persen, dan sisanya 11,6 persen tidak menjawab.
“Kesimpulannya, hanya ada dua capres potensial yang kuat di 2019. Golkar, Hanura dan Nasdem sudah mendukung Jokowi. Gerindra dan PKS nampaknya akan mendukung Prabowo. Jika hendak membentuk poros ketiga, Demokrat dan PAN, itu tidak cukup. Maka, menurut saya hanya dua poros,” kata Hanta Yudha saat merilis hasil Survei Poltracking di Jakarta, Minggu (26/11).
Dari dua capres potensial tersebut, ujarnya, Jokowi terbukti masih mendapatkan dukungan tertinggi dari masyarakat. Ditambah lagi, ketika ditanyakan kepada 2.400 responden mengenai dukungan jika Jokowi kembali maju di 2019, sebanyak 57,9 persen memberikan dukungan. Hanya 23,5 persen yang menolak dan sisanya 18,6 persen mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Namun, Hanta mengatakan bahwa politik dinamis sehingga bukan tidak mungkin terjadi perubahan. Apalagi, hingga ke 2019, masih ada 17 bulan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat terbaiknya dan juga masih ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi UU Pemilu perihal Presidential Threshold (Pres-T).
Terbukti, dari hasil survei, sebesar 50,6 persen responden yang sama mengatakan masih mungkin mengubah pilihannya hingga menjelang pilpres dan pileg (pemilihan legislatif) serentak pada 2019. Dengan faktor penentunya adalah program kerja dan lingkungan.
Oleh karena itu, Hanta berani mengatakan bahwa posisi Jokowi dengan dukungan 53,2 persen belum aman melenggang di 2019. Sebab, belum melebihi 60 persen.
“Angka aman harus di atas 60 persen. Pada tahun 2009, posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) aman karena mendapatkan dukungan 60-70 persen,” ungkapnya.
Belum Ada Kuda Hitam
Lebih lanjut, Hanta mengatakan bahwa setelah membaca hasil survei maka disimpulkan belum akan muncul kuda hitam di pilpres 2019. Pertarungan masih milik Jokowi dan Prabowo, sebagaimana terjadi pada pilpres 2014.
“Dari data survei, belum ada nama baru (capres) yang berhasil mendapatkan dukungan hingga dua digit. Artinya, belum ada potensi muncul kuda hitam. Belum ada penantang baru Jokowi, kecuali Prabowo,” katanya.
Jika melihat hasil survei memang nama-nama capres yang muncul atau dimunculkan, seperti Gatot Nurmantyo, AHY, Anies Baswedan, Wiranto, Muhaimin Iskandar, Harry Tanoesudibjo, Basuki Tjahaja Purnama, Puan Maharani, hingga Budi Gunawan hanya mendapatkan dukungan di bawah 4 persen.
Padahal, Hanta mengungkapkan bahwa kandidat bisa dikatakan berpotensi kuat jika elektabilitasnya di atas 10 persen.
Belum Dapat Dukungan PDIP
Tingkat elektabilitas Jokowi yang melebihi 50 persen tersebut, ironisnya ternyata tidak membuat partai asalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta-merta memberikan dukungan atau lampu hijau maju sebagai capres di 2019 mendatang.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih menunggu momentum yang tepat. Sebab, masih ada waktu hingga Agustus 2018 bagi partainya untuk menentukan kandidat capres yang akan diusung.
Apalagi, lanjut Hasto, masih ada proses uji materi UU Pemilu mengenai keberadaan PT di MK yang masih ditunggu keputusannya.
“Yang jelas proses demokrasi di PDIP memberikan mandat dari Kongres ke Ibu Megawati Soekarnoputri untuk di dalam momentum yang tepat mengumumkan siapa capres dan cawapres yang didukung,” kata Hasto yang ditemui di acara yang sama.
Tetapi, ia menegaskan bahwa PDIP saat ini, tetap akan mendukung Jokowi dalam konteks upaya pemerintah menuntaskan masalah perekonomian yang dianggap menjadi tantangan ke depan.
“Kami akan mengadakan rapat kerja nasional tanggal 10-12 Januari 2018. Di situ, kita akan bahas (pencalonan presiden),” ungkapnya.
Di samping itu, Hasto mengatakan bahwa PDIP akan terus berupaya agar ke depannya dukungan terhadap presiden sejalan dengan dukungan dari parlemen.

sumber: http://www.beritasatu.com/politik/465514-survei-poltracking-belum-ada-penantang-jokowi-di-2019.html