Merdeka.com – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan dari hasil survei yang dimulai sejak 8-15 November itu menunjukkan sektor pendidikan menjadi sektor dengan kepuasan tertinggi, mencapai 67,9 persen.
“Dari survei masyarakat puas dari sektor pendidikan pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Pendidikan yang terjangkau merupakan masalah yang dinilai paling berhasil ditangani pemerintah Jokowi-JK,” ujar Yuda, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).
Kepuasan masyarakat juga ada di sektor kesehatan dengan persentase 67,3 persen. Angka ini dinilai cukup menunjukkan masyarakat puas atas pelayanan kesehatan saat ini. Hal ini ditunjukan dengan angka persentase ketidakpuasan hanya 26,1 persen.
Dari sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintahan Jokowi-JK juga dianggap berhasil di sektor pertahanan dan keamanan dengan persentase 57,6 persen. Sementara di sektor penegakan hukum, persentase kepuasan masyarakat tidak lebih dari 50 persen.
“Di bidang penegakan hukum masyarakat cukup puas dengan raihan 45,9 persen. Tapi selisih persentase kurang puas juga perlu dipertimbangkan 34.4 persen,” ujarnya.
Kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum ditandai dengan perolehan 59 persen oleh KPK, berada di peringkat ketiga setelah TNI, menyusul Presiden.
“Di sini masyarakat puas dengan KPK. Tingkat kepercayaan publik kepada tiga lembaga ini sangat tinggi dibandingkan tingkat kepercayaan publik kepada DPR dan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berada di posisi terendah yang dipercaya publik,” ujarnya.
Survei yang dilakukan sejak 8-15 November itu melibatkan 2.400 responden dengan metode survei yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dan tingkat kekeliruannya kurang lebih 2 persen. [dan]
sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-rakyat-puas-pada-jokowi-jk-tertinggi-di-pendidikanterendah-penegakan-hukum.html
