BALIPOST.CO.ID – Lembaga survei membuat perkiraan tentang siapa capres yang dipilih rakyat jika saat ini dilakukan pemilu presiden. Tentu saja hasilnya berbeda-beda seperti yang dilakukan lembaga survei Pol-Tracking Institute dan Indo Barometer. Sosok Joko Widodo menjadi paling populer di kalangan masyarakat sebagai capres alternatif.
Misalnya, pada 22 Desember 2013, Pol-Tracking Institute mengeluarkan hasil survei nasionalnya. Bila semua partai mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden, tanpa memperhitungkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Aburizal Bakrie mempunyai tingkat elektabilitas paling tinggi. Dalam elektabilitas capres ketua umum partai, Aburizal mencapai posisi puncak yakni 17,04 persen. Aburizal disusul Ketua Dewan Pembina dari Gerindra, Prabowo Subianto yakni 15,75 persen dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri 11,21 persen. Namun bila memasukkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai calon presiden, Aburizal hanya menempati urutan ketiga yakni 11,67 persen. Di atas Aburizal, ada Jokowi yang elektabilitasnya 37,46 persen dan Prabowo 11,72 persen.
Sedangkan Indo Barometer, hasil surveinya menyebutkan jika Megawati benar-benar mencapres, calon PDI-P diprediksi bakal kalah. Jika Joko Widodo tidak dicalonkan, maka dukungannya akan ke Prabowo Subianto. Dari peta politik berdasarkan demografi, jika PDI-P mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden terlihat Jokowi unggul di seluruh kategori jenis kelamin, desa-kota, etnis, wilayah Jawa-non Jawa, usia, pendidikan, pekerjaan, dan agama. Dukungan pada Joko Widodo merata di seluruh kalangan dan oleh seluruh kalangan.
Dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu 2014, wacana pencalonan presiden dan wakil presiden sudah berkembang luas menjadi opini publik. Perlu dibangun wacana publik bahwa memilih capres harus yang baik dan kredibel. Oleh karena itu, masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan memilih capres yang tidak bermasalah dengan hukum. Kalau capres bermasalah hukum, nantinya roda pemerintahan tidak berjalan baik karena akan menghadapi masalah hukum yang berkepanjangan.
Sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=2&id=8276