SUARAPEMBARUAN.COM – Ada apa dengan tanggal 25 September 2014? Apa yang genting pada hari itu?Pertanyaan ini muncul ketika Ketua DPP Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan, ada tiga hal yang membuat politik Indonesia akan dinamis dan atraktif, dan itu dimulai pada 25 September 2014.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda juga mengatakan bahwa tanggal 25 September 2014 adalah momentum kerentanan untuk Koalisi Merah Putih (KMP). Sekali lagi pertanyaan, ada apa?
Menurut Martin Hutabarat, politik akan dinamis mulai 25 September ketika DPR RI akan memutuskan soal RUU Pilkada. Kemudian dilanjutkan dengan 1-3 Oktober 2014, ketika DPR memilih pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan.
Lalu berlanjut lagi pasca 20 Oktober 2014, ketika Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla membentuk kabinet.
“Ini tiga momentum yang bisa menghangatkan suhu politik tanah air,” kata Martin Hutabarat dalam diskusi di DPR, Kamis (18/9) kemarin.
Dari ketiga momentum itu, kata Martin, yang paling hangat adalah soal pembentukan kabinet.
Jokowi berkali-kali mengatakan, kabinetnya yang dibentuknya akan ramping, tidak ada pembagian atau jatah-jatahan, dan tidak ada jabatan rangkap.
“Dari tiga pernyataan Jokowi itu, dua sudah tidak benar, yaitu janji kabinet ramping ternyata hasilnya kabinet gemuk. Kedua, janji tidak bagi-bagi kursi, ternyata ya…seperti ini. Kita tunggu janji ketiganya. Kita tidak ingin publik akan mengatakan Jokowi bohong,” kata Martin Hutabarat.
KMP Rentan
Hanta Yuda melihat tiga momentum yang disebutkan Martin Hutabarat lebih berdampak pada KMP.
“Tiga momentum politik ini bisa dikatakan sebagai momentum kerentanan untuk KMP,” katanya.
Pada 25 September 2014, kata dia, akan terjadi turbulensi di tubuh partai politik, terutama partai yang bergabung di KMP.
Pada hari RUU Pilkada soal pemilihan langsung atau tidak langsung akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR RI.
KMP ngotot pilkada dikembalikan ke DPRD, sementara koalisi Jokowi-JK menginginkan tetap seperti sekarang ini, hanya perlu diperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
Siapa yang akan keluar sebagai pemenang saat itu, merekalah paling tidak akan menentukan bandul politik bangsa ini lima tahun ke depan.
Hanta Yudha kemudian membuat klasifikasi kekuatan dan kelemahan partai-partai yang bergabung dalam KMP terkait RUU Pilkada ini.
Pertama, kelompok Partai Gerindra dan PKS. Menurut Hanta Yuda, kecil kemungkinan kedua partai ini bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, karena ada penolakan yang sangat keras dari internal partai dan persoalan penerimaan dari Jokowi-JK.
Kedua, kelompok Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Arah koalisi kedua partai ini, kata Yuda, tergantung veto player yakni ketua umumnya. Veto player Partai Demokrat sangat kuat, karena pusat kekuasaan ada di satu orang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dan sikap Partai Demokrat soal RUU Pilkada, kata Hanta Yuda, sudah jelas yakni mendukung pilkada langsung seperti sekarang ini, walau ada 10 catatan perbaikan. Sementara PAN, veto player-nya bisa tersebar di elitenya dan tidak hanya terfokus pada figur Hatta Rajasa.
“Karena itu pula, keputusan untuk berkoalisi ke mana dan dengan siapa tergantung veto player-nya,” kata Hanta Yuda. Ketiga, kelompok Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Arah koalisi kedua partai ini tergantung dinamika faksi yang muncul di internal. Kalau saat ini masih mengaku betah di KMP, maka setelah pergantian pimpinan partai, maka akan ada pergeseran juga.
Hanta Yuda lebih jauh menjelaskan, kesolidan dan kerentanan KMP saat ini juga tergantung kelihaian Partai Gerindra dan Jokowi dalam memainkan fisika politik yakni melakukan manuver sentripetal dan sentrifugal.
Partai Gerindra, kata dia, bisa memainkan politik sentripetal, dengan meyakinkan KMP keluar atau menjauh dari pemerintahan dengan iming-iming jatah pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan seperti ketua komisi dan badan. Tetapi Jokowi juga sudah siap dengan manuver politik sentrifugal dengan menawarkan 16 kursi menteri kabinet ke parpol.
“Ini cara Jokowi-JK menggoda partai politik keluar dari KMP,” katanya.
Dan hasilnya, kata Hanta Yuda, dengan masuknya Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya yang mendukung pilkada langsung, maka KMP bisa kalah tipis.
Jumlah kursi KMP saat ini 353 dengan perincian Partai Golkar 91 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, PAN 49 kursi, PKS 40 kursi dan PPP 39 kursi.
Sementara Koalisi Jokowi-J mendapat 207 kursi dengan perincian PDI-P 109 kursi, kursi, PKB 47 kursi, Partai NasDem 35 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi.
Namun dengan hadirnya pimpinan PAN dan PPP di Rakernas PDI-P di Semarang, bukan tidak mungkin kedua partai ini akan merapat ke Koalisi Jokowi-JK.
Maka jumlah kursi atau suara Koalisi Jokowi-JK pun akan bertambah menjadi 356 suara. Jumlah yang cukup signifikan membuat Pemerintahan Jokowi-JK akan stabil.
“Jumlah itu pun akan bertambah lagi ketika Partai Golkar menggelar Munas dan menghasilkan ketua umum baru,” kata Yuda. [Ant/L-8]
Sumber: http://www.suarapembaruan.com/nasional/25-september-hari-yang-rentan-untuk-kmp/65118
