KOMPAS.COM – Presiden Joko Widodo harus mengantisipasi dinamika yang muncul jika mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet pemerintahan.
“Masuknya PAN memang menambah kekuatan pemerintah, tapi juga mengancam dinamika di internal (koalisi partai pendukung),” kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/11/2015).
Ia berpendapat bahwa dinamika internal partai pendukung pemerintah akan menguat jika Jokowi memberikan kursi menteri kepada PAN dengan jumlah sama dengan kursi yang diberikan kepada partai pendukung lain.
Hal ini harus dipertimbangkan dengan matang agar dukungan PAN tidak berbalik menjadi masalah baru. Jokowi diharapkan realistis saat mengakomodasi PAN ke dalam kabinet. Tujuannya memperkuat dukungan pemerintah dari parlemen.
“Dalam kesehariannya, Presiden itu ketemunya partai-partai, maka dukungan horizontal harus dijaga,” kata Hanta.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membawa partainya bergabung mendukung pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, Zulkifli selalu membantah jika dukungan itu harus dibayar dengan kursi di dalam kabinet.
Harian Kompas, Sabtu (7/11/2015) melaporkan, dalam beberapa kesempatan, Zulkifli berulang-ulang menyatakan partainya siap bergabung dengan pemerintah menjadi anggota kabinet.
Bahkan, Zulkifli juga sudah menyiapkan sejumlah nama kader partainya sebagai calon menteri, di antaranya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan nama lain.
Dalam pembahasan RAPBN 2016 di DPR, fraksi-fraksi di DPR yang menolak disetujuinya penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN disebutkan merupakan penolakan fraksi-fraksi DPR terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno.
“PAN bergabung dengan kabinet bukan untuk membuat gaduh, tetapi justru akan memperkuat kekompakan kabinet,” kata Zulkifli saat ditanya pers di Surabaya, Kamis, sebelum kembali ke Jakarta karena diundang mendadak mendampingi kunjungan Presiden di daerah pemilihannya di Lampung.
Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2015/11/07/12204201/Jokowi.Harus