Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei pada 20-25 Februari 2018 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sample dalam survei ini adalah 800 responden dengan margin of error 3.5% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei ini menjangkau seluruh 12 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Riau secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih. Hasilnya, terdapat beberapa temuan penting dari survei ini sebagaimana penjelasan di bawah.
Pertama, survei ini menunjukkan bahwa tidak ada kandidat yang secara statistik lebih unggul dari kandidat lainnya karena antara pasangan kandidat satu dengan lainnya dalam survei ini mempunyai selisih angka elektabilitas di bawah (atau lebih kecil) dari angka margin of error survei 3.5%. Dengan kata lain, semua kandidat mempunyai potensi menang yang sama berdasarkan periode survei ini.
Terkait dengan hal ini, pasangan Syamsuar – Edy Natar Nasution (19.8%), Lukman Edy – Hardianto (17.8%), dan Firdaus – Rusli Effendi (16.4%) mempunyai tingkat keterpilihan yang sangat kompetitif, baru kemudian diikuti pasangan Arsyadjuliandi Rachman – Suyanto (11.2%). Di sisi lain, ada sebanyak 34.8% responden yang tidak memberikan jawaban. Artinya, ada potensi undecided voters yang cukup besar sehingga peta kontestasi Pilkada Provinsi Riau masih sangat kompetitif pada tiga bulan ke depan.
Kedua, survei ini menemukan bahwa berdasarkan latar belakang kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, rekam jejak (66.6%) dan agama (66.5%) kandidat cukup besar mempengaruhi pilihan responden. Senada, Kinerja dan Pengalaman Kandidat (22.0%) dan Agama yang Dianut Kandidat (19.6%) merupakan faktor latar belakang yang paling berpengaruh. Jika dianalisis lebih lanjut, temuan menarik survei ini adalah terdapat 40.3% pemilih rasional yang cukup banyak dibandingkan pemilih sosiologis (28.5%), dan psikologis (7.9%).
Ketiga, terkait dengan preferensi pemilih terhadap persoalan dan kebutuhan pokok di Provinsi Riau, survei ini menunjukkan bahwa menciptakan lapangan pekerjaan (19.3%), pembangunan infrastruktur (11.6%) dan mengendalikan harga kebutuhan pokok (10.7%) merupakan tiga kebutuhan mendasar yang dianggap paling banyak oleh responden (lebih dari 10%) sebagai prioritas untuk segera
diselesaikan. Namun demikian, hal ini tidak berarti persoalan lainnya dianggap tidak penting.
Keempat, survei ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 66.5% responden yang mengetahui tentang Pilkada Provinsi Riau 2018 pada Juni mendatang. Namun demikian, potensi partisipasi berada di angka 71% responden pada Pilkada Provinsi Riau 2018. Tetapi, terdapat 57.3% pemilih yang menyatakan masih memungkinkan pilihannya berubah, dimana terdapat tiga faktor besar yang menyebabkan perubahan pilihan ini, yaitu: lingkungan pemilih seperti keluarga, kerabat, teman (37.2%); program kerja kandidat (24.5%); dan aktivitas atau program kampanye kandidat (11.8%). Kemantapan pilihan banyak dilakukan oleh pemilih ketika pada hari-H pemungutan suara (22%) dan ketika pada masa kampanye (20%).
Berdasarkan data ini, semua pasangan kandidat dalam Pilkada Riau 2018 mempunyai potensi menang yang sama karena tipisnya selisih angka keterpilihan (elektabilitas) antara pasangan kandidat satu dengan lainnya. Apalagi, tingginya derajat kompetisi tersebut dibarengi oleh besarnya swing voters yang masih belum secara jelas arah kecenderungan pilihannya. Arah keputusan politik para pemilih mengambang ini sangat bergantung pada strategi yang digunakan oleh masingmasing kandidat serta isu yang berkembang di Provinsi Riau selama periode kampanye dan menjelang hari pemungutan suara 27 Juni 2018 nanti.
Pekanbaru, 25 Maret 2018
Arya Budi
Peneliti Senior Poltracking Indonesia