JAWAPOS.COM – Poltracking Indonesia merilis survei nasional evaluasi publik terhadap kinerja institusi demokrasi dalam 17 tahun perjalanan reformasi. Hasilnya, mayoritas publik menganggap bahwa demokrasi adalah sistem terbaik.
Survei yang melibatkan 1.200 responden itu dilakukan pada 23-31 Maret 2015 dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebanyak 67,9 persen responden setuju bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik. Sementara itu, 15,8 persen responden tidak setuju dengan hal tersebut.
Respons positif publik terhadap demokrasi juga tercermin dari tingkat kepuasan terhadap nilai-nilai demokrasi. Ada tiga unsur, yakni jaminan kebebasan berpendapat dengan tingkat kepuasan 55 persen, penghormatan terhadap perbedaan di Indonesia atau pluralitas (64,9 persen), dan penegakan HAM (52,6 persen).
“Ini temuan positif bagi perjalanan demokrasi,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Selasa (19/5).
Temuan survei lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama pada Desember 2015. Sebanyak 41,2 persen responden menyatakan bahwa pemerintah siap melaksanakan pesta demokrasi itu. Sedangkan 32,6 persen menyebut pemerintah tidak siap. “Sisanya 26,2 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab,” katanya.
Bagaimana dengan kinerja institusi demokrasi? Survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi ditempati KPK mendapat 69,4 persen. Disusul TNI dengan tingkat kepuasan 67,9 persen. Lalu, KPU sebesar 44,8 persen dan lembaga kepresidenan sebesar 42,7 persen.
Sementara itu, publik masih tidak puas dengan kinerja DPR, partai politik, dan Polri. Masing-masing dengan tingkat ketidakpuasan sebesar 66, 5 persen, 63,5 persen, dan 55,9 persen.
Hanta menyimpulkan, dukungan rakyat terhadap demokrasi? dan pelaksanaan sistemnya sebenarnya cukup tinggi. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan kinerja para institusi demokrasi yang tingkat kepuasan publiknya rendah. “Ini bisa jadi peluang atau menjadi ancaman,” ungkapnya.
?Hanta mengatakan, temuan survei itu diharapkan menjadi bahan evaluasi kinerja institusi demokrasi. Khususnya DPR yang merupakan implementasi dari sistem demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. “Bekerja melayani masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok saja,” ucapnya.
Selain itu, kinerja lembaga demokrasi seperti DPR dan parpol, perlu ditingkatkan supaya agenda reformasi bisa dituntaskan. Selanjutnya, pemerintah dan seluruh institusi perlu mengintensifkan komunikasi, koordinasi, dan sinergitas. “Problem negara semakin kompleks,” ujarnya.
Ddalam konteks jangka panjang, lanjut dia, perlu adanya penyempurnaan regulasi untuk mengoreksi sekaligus memperbaiki sistem berdemokrasi yang belum sempurna. ?”Yang pasti, kita punya jalan terang sebenarnya karena publik tidak meragukan demokrasi. Tapi, tentu perlu evaluasi khususnya lembaga,” tandasnya. (Desyinta Nur’aini/fal)
Sumber: http://www.jawapos.com/baca/artikel/17566/survei-kinerja-institusi-demokrasi-kpk-tertinggi-dpr-terendah