CNNINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo merupakan figur paling direkomendasikan menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Poltracking yang dirilis Minggu (23/3).
Dalam survei ini, Jokowi mendapatkan poin 29,35 persen. Selain Jokowi, Pramono Anung dan Ganjar Pranowo juga diunggulkan dengan perolehan poin masing-masing sebesar 28,73 persen dan 19,85 persen.
Ada sembilan kader PDIP yang dinilai dalam survei ini, yaitu: Jokowi, Ganjar, Pramono, Hasto Kristianto, Maruarar Sirait, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan Tjahjo Kumolo.
Sementara, ada sepuluh aspek yang dinilai dari figur-figur tersebut, yaitu integritas, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elit, dan komunikasi publik.
Selain itu, akseptablitas publik, pengalaman dan prestasi kepemimpinan, kemampuan memimpin organisasi kepartaian, kemampuan memimpin koalisi parpol di pemerintahan, dan kemampuan memimpin pemerintahan dan negara juga menjadi aspek yang dinilai dalam survei ini.
Jokowi unggul di hampir semua aspek, kecuali aspek kemampuan memimpin organisasi partai. Di aspek itu, Pramono menduduki posisi teratas dan Ganjar di posisi kedua. Sementara, Jokowi di urutan ketiga.
Untuk rerata total penilaian sepuluh aspek, trah Soekarno justru menduduki posisi terendah, yaitu Puan (5,74 persen), Prananda (5,93 persen), dan Megawati (6,44 persen).
Puan juga menduduki posisi teratas untuk aspek figur paling tidak direkomendasikan dengan presentase 25,04 persen. Kemudian, disusul oleh Prananda (17,64 persen) dan Megawati (16,91 persen).
Soal diunggulkannya Jokowi atas trah Soekarno menjadi ketua Umum PDIP, pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai sudah saatnya parpol di Indonesia tidak lagi melangsungkan dinasti politik.
“Partai sendiri harus kasih contoh bagaimana pilar demokrasi dalam partainya berjalan. Harus ada regenerasi supaya masyarakat percaya pada parpol,” kata Hamdi saat konferensi pers di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat.
Seluruh kegiatan riset ini dilakukan pada Desember 2014 sampai Februari 2015. Riset ini adalah penilaian oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu, seperti politik, sosial, ekonomi, psikologi, dan hukum. Jumlah juri penilai dalam riset ini adalah 200 pakar yang tersebar di Indonesia.
Pakar Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris, Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Gazali, dan Pakar Komunikasi Media Ade Armando merupakan beberapa pakar yang dilibatkan sebagai penilai dalam riset ini.
 
Sumber:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150322134657-32-40894/survei-poltracking-jokowi-kalahkan-trah-soekarno-di-pdip/