DETIK.COM – Direktur Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda menyebut keikutsertaan pejabat eksekutif dalam kampanye pemilu rawan penyelewengan. Penyimpangan bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas atau duit negara.
“Potensi terjadinya abuse of power. Kemungkinan ada pemanfaatan fasilitas dan keuangan negara,” kata Hanta Yuda dalam Polemik SindoTrijaya di Warung Daun Cikini, Jakpus, Sabtu (15/3/2014).
Bukan cuma soal kerawanan fasilitas negara yang disalahgunakan untuk kepentingan parpol, keikutsertaan pejabat dalam kampanye bakal meminggirkan tugas utama mereka.
“Sudah 22 gubernur mengajukan cuti ditambah presiden cuti, gubernur, bupati dan walikota, akan sangat banyak sekali meninggalkan tugas,” sebutnya.
Hanta Yuda berharap ke depan ada aturan main bagi pejabat yang duduk di pemerintahan. Jabatan di parpol harus ditanggalkan begitu duduk menjadi pejabat publik.
“Lebih besar mudarat politiknya soal rangkap jabatan, karena sudah pasti fokus kerjanya terbelah menanggu kinerja dia sebagai pejabat publik yang dirugikan rakyat,” tuturnya.
Sumber: Detiknews, Sabtu 15 Maret 2014
