BERITASATU.COM – Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menilai lembaga survei harus menjadi laboratorium politik. Pasalnya, lembaga survei bisa menjadi alat pandu bagi para kandidat atau timnya untuk memenangkan Pilkada.
“Melalui lembaga survei kontestan bisa mengetahui perilaku pemilih, tren elektabilitas, menyiapkan strategi dan isu, serta masalah apa yang ramai di publik. Ini fungsi utama survei. Jadi, lembaga (Survei) ini menjadi laboratorium politik, sebelum praktik lihat laboratorium politik dulu,” ujar Hanta Yudha dalam Talkshow Akhir Pekan Terhangat yang bertajuk “Antara Survei dan Realitas” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/1).
Selain Hanta, hadir juga sebagai pembicara, antara lain Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, Direktur Eksekutif Polmark Research Centre Eep Saifulloh Fatah, Timses AHY-Silvy, Didi Irawadi Syamsuddin, Timses Ahok-Djarot, Jerry Sambuaga, dan Timses Anis-Sandi, Ferry Juliantono.
Sebagai laboratorium politik, kata Hanta, lembaga survei bisa juga menjadi tempat edukasi atau pendidikan bagi pemilih. Sehingga bagi dia, sah-sah saja jika KPU bekerja sama dengan lembaga survei yang kredibel dan bisa dipercaya untuk sosialisasi dan edukasi pemilih.
“Intinya, lembaga surveinya jelas, waktu, metodologi, responden, dan pendanaannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan, terbuka untuk publik,” tandas dia.
Lebih lanjut, Hanta mengungkapkan, cara mengukur bahwa lembaga survei tersebut kredibel atau abal-abal. Menurutnya, ada empat hal yang perlu dicermati, yakni lembaga tersebut benar-benar melakukan survei, menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, pihak yang melakukan survei harus kompeten dan berintegritas atau menyampaikan ke publik apa adanya.
“Peran survei, bukan menggiring opini publik. Tapi tetap dilakukan alat pandu bagi kandidat menyusun strategi kandidat dan memetakan masyarakat pemilih,” pungkas dia.(*)
Oleh: Yustinus Paat / PCN | Sabtu, 21 Januari 2017 | 15:45 WIB
SUMBER : http://www.beritasatu.com/aktualitas/410414-poltracking-lembaga-survei-harus-jadi-laboratorium-politik.html