Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei nasional pada 21-27 November 2022 dengan
menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini
adalah 1220 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster
survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data
jumlah populasi pemilih terakhir, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin
pemilih. Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih
akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka
dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara
mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.

Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kinerja Pemerintahan Joko Widodo –
Ma’ruf Amin dan memotret kehidupan ekonomi politik nasional. Temuan pokok dan analisis hasil
survei ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Pertama, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin adalah
73.2%. Secara kuantitatif, salah satu hal yang menjelaskan angka kepuasan tersebut adalah
bidang pendidikan (78.5%) dan bidang kesehatan (77.9%) yang mendapatkan kepuasan tertinggi,
diikuti sosial budaya (73.7%), pertahanan dan keamanan (73.1%), dan politik dan stabilitas
nasional (70.3%). Namun demikian, kepuasan pada bidang ekonomi (64.5%) dan penegakan
hukum (62.9%) adalah yang terendah.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sempat mengalami
fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti terlihat
dalam tren temuan survei Poltracking, pada Mei (59.6%), Agustus (66.2%) dan November
(73.2%). Kenaikan ini, setidaknya dijelaskan oleh temuan penilaian positif (puas) terhadap
kinerja Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin paling banyak karena program
bantuan pemerintah (23.4%) & pembangunan proyek nasional (9.7%).

Faktor lain, tren kenaikan kepuasan publik yakni karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
disalurkan pemerintah untuk menekan dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Sebanyak
(28.9%) publik menyatakan BLT merupakan program yang paling dirasakan manfaatnya.
Program ini menjadi “jurus” pemerintah dalam mempertahankan kepuasan kinerja
pemerintahan. Selain itu, ada program lainnya yang paling dirasakan manfaatnya seperti Kartu
Indonesia Sehat (9.9%), Pembangunan jalan tol/jalan trans (7.8%), Kartu Pra Kerja (7.5%), dan
Kartu Indonesia Pintar (6.2%).

Kedua, kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat setingkat menteri. Kepuasan terhadap
kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (61.4%) lebih tinggi dibanding menteri lainnya,
diikuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir (59.4%), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Salahuddin Uno (57.7%), dan Panglima TNI Andika Perkasa (56.9%). Kepuasan
terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya di bawah 55%.

Selain temuan kepuasan terhadap kinerja menteri, survei ini juga menemukan persetujuan publik
terhadap reshuffle kabinet. Publik juga yang menyatakan setuju terhadap perombakan kabinet
pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin (42.8%), sedangkan (25.5%) menyatakan tidak
setuju.

Ketiga, penilaian terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi. Survei ini menemukan,
tingkat kepuasan publik terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi paling tinggi pada
Tentara Nasional Indonesia (TNI) (67.2%), diikuti Lembaga Kepresidenan (65.7%), Komisi
Pemilihan Umum (KPU) (60.5%), Mahkamah Konstitusi (MK) (60.0%). Lembaga lain tingkat
kepuasannya di bawah angka 60%.

Sementara kepuasan terhadap publik terhadap kinerja fungsi utama DPR RI secara kuantitatif
relatif sama, dalam penyusunan Undang-undang (Legislasi) (46.8%), Pengawasan terhadap
Jalannya Pemerintahan (controlling) (46.7%), Penyerapan Aspirasi Publik (46.5%), dan
Perumusan Rencana Anggaran Negara (budgeting) (46.1%).

Keempat, potret kehidupan ekonomi setidaknya tergambarkan dari temuan kondisi kehidupan
rumah tangga, sebanyak (56.2%) publik mengatakan lebih baik, sedang (24.2%) mengatakan
lebih buruk kehidupan rumah tangganya dalam setahun terakhir. Temuan lain, terkait
penghasilan rumah tangga, sebanyak (62.1%) mengatakan lebih baik, sedangkan (25.1%) lebih
buruk penghasilan rumah tangganya selama satu tahun terakhir.

Sementara potret kehidupan politik, setidaknya tergambarkan dalam temuan, sebanyak (58.2%)
publik mengatakan Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menjamin kebebasan
berpendapat, sedangkan (12.7%) menjawab tidak menjamin kebebasan berpendapat. Begitupun,
sebanyak (57.7%) publik mengatakan Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menjamin
kebebasan berorganisasi, sedangkan (9.3%) menjawab tidak menjamin kebebasan berorganisasi.

Kelima, proyeksi ekonomi politik nasional setidaknya tergambarkan dalam temuan, dari
(39.1%) publik yang mengetahui penyelenggaraan KTT G20 di Bali, sebanyak (72.6%) menilai
penyelenggaraan KTT G20 sukses, sementara (12.2%) menilai tidak sukses. Tingginya apresiasi
publik terhadap kesuksesan KTT G20 sebagai puncak acara Indonesia Presidensi G20,
menunjukkan optimisme dan rasa percaya diri bangsa Indonesia yang besar di hadapan anggota
negara-negara 20 kekuatan ekonomi dunia.

Dari tiga isu utama KTT G20, transformasi digital dan ekonomi (20.6%) merupakan isu utama
yang paling menjadi perhatian utama publik dalam implementasi kebijakan pemerintah
Indonesia, diikuti Transisi energi berkelanjutan (14.7%) dan Arsitektur kesehatan global (4.7%).
Artinya, perhatian besar publik tertuju pada digitalisasi ekonomi, yang diharapkan dapat
mendongkrak perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Temuan lain, sebanyak (58.3%) publik mengatakan setuju terhadap keberlanjutan pembangunan
IKN Nusantara, sedangkan (23.9%) mengatakan tidak setuju. Persetujuan publik terhadap
keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru
(24.3%), meningkatkan perekonomian Indonesia (16.3%), dan pemerataan pembangunan
nasional (7.4%). Selain proyeksi kesejahteraan ekonomi dari pembangunan IKN, ada ekspektasi
pemerataan pembangunan nasional sebagai jangkar Indonesia-sentris, yang tentu selain
meningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, juga meneguhkan integrasi politik nasional
sebagai negara kepulauan dengan ragam suku dan budaya, yang ditandai dengan keadilan akses
terhadap kesejahteraan ekonomi.

Meski demikian, ada hal mendasar, yang mendesak dan perlu menjadi perhatian pemerintah di
penguhujung tahun 2022 adalah keluhan publik terkait harga-harga kebutuhan pokok mahal
(47.6%) sebagai persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat saat ini, diikuti susah mencari
lapangan kerja (9.3%), biaya pendidikan dasar menengah (SD, SMP, SMA) yang mahal (7.5%).

Temuan survei di atas merupakan potret terbaru (November 2022), tentu naik turunnya
penilaian dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah sangat bergantung pada berbagai
kebijakan dan dampaknya bagi kehidupan ekonomi politik nasional.

Jakarta, 8 Desember 2022
Hanta Yuda AR
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia

Contact Person:
Masduri (081935177436)